Hukum Harus Lebih Tajam ke Atas

Tidak mudah mengembalikan citra atau imej seseorang atau lembaga yang sedang didera kasus yang mencoreng nama baik karena tindakan tercela, curang, korup, melanggar etika hingga pelanggaran pidana. Apalagi ketika institusi atau sosok yang terlibat masalah itu kedudukan sosialnya di masyarakat masuk kasta tinggi. Bukan warga negara biasa, rakyat jelata, wong cilik, atauno bodyalias bukan siapa siapa.

Sehina apa pun perbuatan yang dilakukan olehno bodyitu efek bola salju kasusnya tidak akan besar atau bahkan nihil. Mungkin hanya beberapa kali muncul di media massa atau ramai di sosial media. Setelah itu akan hilang ditelan waktu. Bahkan orang akan cepat melupakan kelakuan jahatno bodyitu karena disibukkan dengan perputaran isu lain yang lebih viral dan menarik.

Berbeda jika pelanggaran atau kejahatan itu dilakukan olehsomebodydari institusi yang memegang kendali kehidupan masyarakat banyak yang sangat otoritatif.

Dua kasus besar yang bisa menjadi pelajaran penting dari mukadimah di atas adalah Kasus Ferdy Sambo yang dijatuhi hukuman mati pada pengadilan pertama setelah terbukti merencanakan pembunuhan berencana kepada pengawalnya sendiri, Bigadir J atau Nofriansyah Josua Hutabarat. Kasus ini menjadi perhatian luas dari publik karena Sambo adalah perwira tinggi polisi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi yang memiliki jabatan mentereng di kepolisian yakni Kadiv Propam Mabes Polri. Divisi ini populer disebut sebagai polisinya polisi. Penjaga moral institusi kepolisian.

Perjalanan sidang-sidang Ferdy Sambo dan orang orang yang terlibat dalam pembunuhan itu selalu mendapat perhatian besar masyarakat, media sosial maupun media massa. Perhatian publik sedikit reda setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sambo.

Apakah putusan banding Sambo dkk ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta April mendatang akan mendapat perhatian yang sama seperti Ketika di PN Jakarta Selatan? Kita tunggu episode selanjutnya. Yang jelas, Sambo telah membuat kepolisian pontang-panting memulihkan citra dirinya yang buruk sebagai penegak hukum yang nyaris memiliki kekuatan super itu.

Kasus kedua yang berpotensi mendapatkan perhatian publik adalah terkuaknya harta jumbo dibarengi pamer harta dan gaya hidup hedon sejumlah petinggi Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai secara tidak sengaja. Gaya hidup hedon dan kepemilikan harta yang tidak wajar para petinggi lembaga di bawah kementerian keuangan itu terangkat ke permukaan setelah kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David yang menggegerkan itu.

Mata publik tertuju kepada Mario yang adalah anak pejabat eselon 3 di kantor pajak wilayah Jakarta Selatan 2 yang memiliki harta fantastis. Fakta-fakta baru bahkan bermunculan yang mengindikasikan praktik tidak biasa di lembaga pengumpul pundi-pundi negara itu. Bahkan ada yang menyebut transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebagai induk ditjen pajak dengan jumlah jumbo, Rp300 triliun.

KPK juga sedang mengejar adanya semacam geng pejabat tajir di kementerian ini. Isu pun berkembang terus di ranah publik sampai ke rangkap jabatan, besaran tunjangan kinerja (Tukin) yang juga cukup besar.

Tidak mudah mengurai masalah ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pontang panting meredam efek bola salju yang menimpa para petinggi di lembaganya. Sejauh ini kemarahan publik belum reda. Karena belum ada penindakan yang dianggap serius. Tidak cukup hanya pencopotan jabatan dan pemecatan dari ASN yang sedang disorot itu. Harus ada pembuktian hukum bahwa mereka benar benar mengumpulkan harta secara ilegal.

Alangkah tidak adil jika dugaan penyelewengan jabatan untuk memperkaya diri itu hanya dikenakan sanksi administratif semata. Sama seperti Sambo, para pejabat yang diduga melakukan pelanggaran itu harus diproses hukum. Karena efek kejahatan yang mereka lakukan berdampak serius terhadap kinerja keuangan negara.

Kita tahu pajak rakyat adalah pendapatkan terbesar dari APBN kita. Jangan sampai gara gara sejumlah pejabatnya yang melanggar, institusi penting ini menjadi tidak dipercaya masyarakat lagi. Kita mengingatkan kembali kepada para penegak hukum bahwa dugaan pelanggaran ini serius dan akan terus ditagih oleh masyarakat.