Menebak Cawapres Anies Baswedan, Sipil atau Militer?

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih menjadi teka-teki. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Ketiga partai politik (parpol) itu menggagas Koalisi Perubahan. Ketiga parpol ini juga sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Nasdem 10,2% atau 59 kursi DPR, Demokrat 9,4% setara dengan 54 kursi, dan PKS 8,7% atau 50 kursi. Sehingga, total dari gabungan ketiga parpol itu sebanyak 163 kursi atau 28,3%.





Diketahui, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pada Kamis, 2 Maret 2023, kediaman Anies di Jakarta Selatan dikunjungi puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri angkatan 1980-1988, dan 1968. Mereka berdiskusi dan menyampaikan dukungan kepada bakal calon presiden (capres) 2024 Koalisi Perubahan tersebut.

Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen TNI (Purn) Ediwan Prabowo mengatakan, para purnawirawan memandang Anies Baswedan memenuhi kriteria menjadi bakal capres yang andal, dengan rekam jejak di bidang pemerintahan pusat maupun daerah serta akademik. Namun Anies tidak bisa sendirian untuk mengatasi kompleksitas permasalahan negara dan dinamika politik luar negeri yang tidak mudah.



"Anies perlu didampingi calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki rekam jejak di bidang militer dan politik, serta latar belakang akademik yang tinggi, kemudian secara usia masih muda, dan sanggup bekerja di bawah tekanan untuk membantu Presiden kelak dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit bagi kepentingan bangsa ini," katanya.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk kriteria cawapres pendamping Anies Baswedan. HNW menilai Khofifah memiliki visi yang baik sebagai pemimpin.

PKS, kata HNW, secara prinsip mendukung Anies sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 karena ingin menghadirkan perubahan untuk membawa bangsa ini lebih baik dan menghadirkan persatuan bangsa. Hal itu dikatakan HNW merespons adanya simulasi yang mencoba menduetkan antara Anies dengan Khofifah.



"Dan di tingkat itu potensi Bu Khofifah masuk ya karena beliau juga pemimpin yang mempunyai visi yang baik, beliau juga bisa menghadirkan rekonsiliasi terhadap bangsa dan beliau bisa menyatukan. Itu tentu hal yang menjadi bagian dari yang dipentingkan juga," kata HNW kepada wartawan, Senin (27/2/2023).

Lalu, siapa yang cocok menjadi cawapres pendamping Anies? Berlatar belakang militer atau kalangan sipil?

“Penentuan bakal cawapres pendamping Anies idealnya yang dipilih adalah tokoh-tokoh yang punya background militer, karena menurut saya Anies membutuhkan pasangan yang tegas dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif kepada SINDOnews, Jumat (10/3/2023).



Dia berpendapat, hal tersebut bisa dilihat dalam setiap konstelasi politik bahwa kekuatan militer sangat diperhitungkan dalam merebut suara pemilih. “Terbukti banyak tokoh-tokoh politik yang berasal dari kekuatan militer, jadi tidak heran banyak pemilih yang tertarik untuk memilih kandidat yang berasal dari kalangan militer dibandingkan kalangan sipil,” tuturnya.

Dia mengakui sejauh ini Anies memiliki tingkat popularitas dan nilai elektabilitas yang cukup tinggi. Namun, menurut dia, Anies terkesan kurang tegas dalam mengambil setiap keputusan.

“Untuk menutupi kekurangan tersebut perlu kiranya dukungan dari kalangan militer untuk mendongkrak elektoral. Apalagi ketiga partai menyerahkan penentuan sosok bakal cawapres kepada Anies, sehingga Anies bisa melihat kekurangan yang ada pada dirinya dengan mempertimbangkan kekuatan militer sebagai salah satu faktor penting dalam merebut kemenangan,” jelasnya.



Dia mengatakan, Anies sudah dianggap sebagai keterwakilan tokoh dari kalangan sipil. “Untuk menambah porsi kekuatan politik yang sudah ada, perlu disandingkan dengan tokoh politik yang mempunyai rekam jejak di bidang militer,” pungkasnya.

Hal senada dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. “Akan bagus dan mengimbangi rival jika didampingi militer. Pertama, kontestasi dimungkinkan adanya Prabowo Subianto yang militer, jika Prabowo sendirian maka akan menjadi perbandingan publik dengan situasi saat ini, utamanya dari kelompok yang kecewa dengan Joko Widodo, untuk itu kehadiran kandidat militer sebagai Cawapres Anies akan menjadi penyeimbang dan alternatif bagi pemilih,” kata Dedi.

Kedua, kata Dedi, Anies sejauh ini cukup dominan dalam elektabilitas. Menurut dia, tidak ada lagi tokoh dari kalangan sipil yang memungkinkan bisa mengimbangi elektabilitas Anies.



“Nama-nama seperti Ganjar, Erick Thohir, atau Sandiaga Uno sulit disandingkan dengan Anies karena faktor partai maupun sesama sipil yang perebutan suaranya akan sama dengan Anies,” katanya.

Untuk itu, sambung dia, tokoh militer menjadi pilihan tepat karena akan dianggap mewakili karakter tegas, sedangkan Anies sejauh ini diasosiasikan sebagai tokoh yang lembut. “Tokoh militer itu tidak lantas tertuju pada AHY, bisa saja Andika Perkasa. Andika bisa jadi lebih potensial karena sama-sama berlatar non-kader partai dengan Anies, berbeda dengan AHY. Sehingga kesan independen itu bisa menjadi latar kampanye kemudian hari,” pungkasnya.