BPKP Temukan Dugaan Kecurangan ASN, BUMN, dan Swasta Rp37 Triliun

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengendus terjadinya kecurangan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta. Tidak tanggung-tanggung nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pengawasan dalam rangka menangkal praktik kecurangan masih rendah. Temuan audit investigasi BPKP mengonmfirmasi hal tersebut.

Menurut dia, modus kecurangan yang dilakukan pun semakin kompleks. Salah satunya, secara bersama-sama. Tak hanya terjadi di lingkungan ASN tetapi juga di korporat seperti BUMN yang melibatkan pihak swasta.



"Dan sebagai gambaran saja, terakhir tahun lalu temuan audit kecurangan masih sangat tinggi. Kami mendapati ada Rp37,01 triliun dari audit investigasi kami," tutur Ateh saat memaparkan materi dalam acara penandatangan komitmen Aksi PK 2023-2024 di KemenpanRB, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).

Ateh menyebut, BPKP sedang berupaya untuk mengembalikam uang puluhan triliun itu ke kas negara. Di sisi lain, Ateh mengaku telah berhasil melakukan efisiensi belanja pengeluaran negara sebesar Rp76,32 triliun.

"Kalau yang kecurangan itu uangnya sudah keluar, jadi mesti kita tarik kembali. Jadi cukup banyak. Secara total kami kemarin bisa berkontribusi pada keuangan negara sebesar Rp117,8 triliun. Ini besar sekali angka sebenarnya, sebelummya cuma Rp60 triliun. Rupanya semakin banyak yang kami temui," tandas Ateh.