Solusi Depo Plumpang, Politis atau Strategis?

Keputusan mana yang paling benar memang sulit ditentukan. Apalagi, kedua pilihan itu merupakan opsi yang sama-sama diberikan Presiden Joko Widodo. Namun, yang pasti, perbedaan sikap yang tajam mengindikasikan tidak adanya koordinasi di internal pemerintahan. Realitas tersebut sekaligus membuka tabir tidak adanya pembahasan komprehensif untuk mencari akar masalah dan solusi yang dibutuhkan.

Keputusan yang diambil Erick harus diakui sangat mengagetkan. Bagaimana tidak, keputusan strategis itu sudah diambil dalam tempo tiga hari semenjak terjadinya kebakaran. Apalagi, keputusan tersebut “mengalahkan” Pertamina, bukan masyarakat yang secara ilegal telah merangsek dan menempati lahan buffer zone depo yang terlarang dan berbahaya.

Logika inilah yang menurut Luhut dibolak-balik. Ibarat adanya permukiman liar yang memenuhi sempadan sungai, bukan pemukiman liarnya yang dibersihkan, tapi sungainya yang harus dipindahkan.

Karena itulah, kebijakan Erick dalam kolom komentar media sosial banyak memicu kritik publik. Pilihan itu bukan hanya membenarkan anarkisme massa dalam konteks kepemilikan lahan, tapi juga akan menimbulkan preseden buruk terhadap penegakan hukum. Ke depan, siapa pun akan lebih mudah menduduki lahan, terutama milik pemerintah atau BUMN.

Kebijakan Erick juga dicurigai bermuatan politis. Dengan memilih memindahkan depo Pertamina dari tanahnya sendiri, dia dianggap ingin membangun populisme dan memanen dukungan masyarakat demi memuluskan jalannya tampil di kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
Benarkah tendensi politis demikian?