Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
DMI Pusat Putuskan Gelar Muktamar Setelah Pemilu 2024
loading...
Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyelengarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III di kantor pusat DMI Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (6/3/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan digelar setelah Pemilu 2024 . Hal tersebut disepakati dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DMI di Kantor Pengurus Pusat (PP) DMI, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (6/3/2023).
Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan rapimnas tersebut telah selesai diselenggarakan dan mencapai kesepakatan bersama seluruh pengurus wilayah. "Sudah selesai secara musyawarah dan mufakat. Walaupun ada sedikit perbedaan, tetapi pada prinsipnya semua setuju bahwa muktamar diselenggarakan setelah Pemilu 2024," kata JK.
Dia berharap masjid tetap bisa digunakan untuk kemaslahatan umat dalam memakmurkan jamaahnya. "Harapan kita sebagai Dewan Mesjid bisa memakmurkan masjid harus kita makmurkan dan masjid sendiri harus bisa memakmurkan jamaahnya," tuturnya.
Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua Umum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin. Dia sepakat apabila pelaksanaan muktamar VIII sesuai dengan apa yang disampaikan pengurus wilayah berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Semua aspirasi sudah disampaikan oleh pimpinan wilayah, muktamar akan dilaksanakan sesuai AD/ART," kata Syafruddin.
Untuk itu, Syafruddin mengimbau pengurus maupun tokoh politik untuk tidak menjadikan masjid sebagai panggung untuk berpolitik. "Masjid jangan dijadikan panggung politik. Seperti yang kita ketahui, sebentar lagi akan terjadi kontestansi politik. Oleh karena itu, kita putuskan bahwa masjid tidak boleh dijadikan panggung politik," tegasnya.
Dengan adanya keputusan JK menggelar Muktamar DMI setelah Pemilu 2024, hal tersebut seakan-akan mengabaikan aspirasi para pengurus wilayah. Sebab, beberapa waktu sebelumnya, para pengurus wilayah DMI menggelar rapat.
Pengurus wilayah itu di Sumatera, Jawa, dan Bali. Adapun hasil rekomendasinya mendorong PP DMI menggelar muktamar pada tahun ini sebelum Pemilu 2024.
Bahkan, pengurus PW DMI Sumbar sudah menyerahkan langsung hasil rekomendasi rapat wilayah yang mendorong muktamar dipercepat.
Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan rapimnas tersebut telah selesai diselenggarakan dan mencapai kesepakatan bersama seluruh pengurus wilayah. "Sudah selesai secara musyawarah dan mufakat. Walaupun ada sedikit perbedaan, tetapi pada prinsipnya semua setuju bahwa muktamar diselenggarakan setelah Pemilu 2024," kata JK.
Dia berharap masjid tetap bisa digunakan untuk kemaslahatan umat dalam memakmurkan jamaahnya. "Harapan kita sebagai Dewan Mesjid bisa memakmurkan masjid harus kita makmurkan dan masjid sendiri harus bisa memakmurkan jamaahnya," tuturnya.
Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua Umum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin. Dia sepakat apabila pelaksanaan muktamar VIII sesuai dengan apa yang disampaikan pengurus wilayah berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Semua aspirasi sudah disampaikan oleh pimpinan wilayah, muktamar akan dilaksanakan sesuai AD/ART," kata Syafruddin.
Untuk itu, Syafruddin mengimbau pengurus maupun tokoh politik untuk tidak menjadikan masjid sebagai panggung untuk berpolitik. "Masjid jangan dijadikan panggung politik. Seperti yang kita ketahui, sebentar lagi akan terjadi kontestansi politik. Oleh karena itu, kita putuskan bahwa masjid tidak boleh dijadikan panggung politik," tegasnya.
Dengan adanya keputusan JK menggelar Muktamar DMI setelah Pemilu 2024, hal tersebut seakan-akan mengabaikan aspirasi para pengurus wilayah. Sebab, beberapa waktu sebelumnya, para pengurus wilayah DMI menggelar rapat.
Pengurus wilayah itu di Sumatera, Jawa, dan Bali. Adapun hasil rekomendasinya mendorong PP DMI menggelar muktamar pada tahun ini sebelum Pemilu 2024.
Bahkan, pengurus PW DMI Sumbar sudah menyerahkan langsung hasil rekomendasi rapat wilayah yang mendorong muktamar dipercepat.
(rca)
Explore More