Doni Monardo Tegaskan Covid-19 Bukan Rekayasa

JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan Covid-19 bukanlah rekayasa. Hal ini untuk meluruskan pemahaman yang berkembang di sebagian masyarakat.

“Covid-19 bukan rekayasa, Covid-19 bukan konspirasi. Covid-19 menjadi mesin pembunuh, ibaratnya Covid-19 ini adalah malaikat pencabut nyawa,” ujarnya keterangan tertulis BNPB, Jumat (17/7/2020).

Doni Monardo menganggap perlu memberikan penegasan tentang Covid-19 ini karena ada pihak-pihak yang menganggap penyakit ini rekayasa. Mantan Danjen Kopassus itu menyatakan pemahaman seperti itu tidak bisa dibiarkan.

(Baca: Pemerintah Ganti Definisi Kontak Erat COVID-19, Ini Penjelasan Yuri)

Menurut data global, jumlah kematian karena Covid-19 telah mencapai setengah juta orang. Pemahaman masyarakat yang keliru terhadap Covid-19 bisa mempengaruhi kepercayaan publik kepada upaya penanggulangannya.

Kepedulian dan kedisiplinan masyarakat dapat menurun dan menjadi ancaman serius. Ketika masyarakat kehilangan sense of crisis, dampaknya sangat mungkin meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19.

Doni mengimbau seluruh pemangku kebijakan di daerah, terutama Jawa Timur yang kasusnya tengah tinggi, dapat memberikan narasi yang benar dan utuh tentang Covid-19 kepada masyarakat.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 16 Julu 2020, jumlah orang yang positif mencapai 81.668, meninggal dunia sebanyak 3.873 jiwa, dan 40.345 sembuh.

(Baca: Doni Monardo Keluhkan Konten Negatif Medsos Soal Covid-19)

Pada dasarnya, Covid-19 dapat dicegah dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas. "Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah makan makanan yang bergizi. Sedangkan. cara untuk mendapatkan makanan harus ada uang,” tuturnya.

Masalahnya, pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis pada sektor kesehatan saja. Namun, pandemi ini telah berdampak sangat serius pada sosial, ekonomi, dan lapangan kerja masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan lebih dari satu juta orang kehilangan pekerjaan. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan pekerja merupakan masalah serius.

"Pertengahan April, 1,7 jiwa kehilangan pekerjaan baik formal maupun informal. Kalau ditotal, tidak kurang dari 3 juta orang setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Keppres tentang Kedaruratan Kesehatan,” ujar dia.