PN Jakpus Minta Pemilu Ditunda, KY Persilakan Laporkan Hakim

Komisi Yudisial (KY) mempersilakan masyarakat melakukan upaya hukum terhadap hakim terkait putusan penundaan Pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Hal ini sesuai dengan domain atau wewenang KY.

"Begini, KY domainnya adalah dugaan pelanggaran perilaku hakim, bukan substansi putusan. KY tidak bisa menilai baik atau buruk, benar atau salahnya suatu putusan. Meskipun tentu putusan bisa menjadi pintu masuk apakah ada dugaan pelanggaran perilaku atau tidak, tetapi yang diuji oleh KY," kata Juru Bicara KY Miko Ginting kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).



KY pun sangat memahami putusan tersebut akan menimbulkan gejolak masyarakat lantaran Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Menurut dia, hakim seyogyanya memang menimbang nilai yang dianut masyarakat dalam membuat putusan.

"Ada aspek sosiologis, yuridis, politis (salah satunya nilai demokrasi), dan seterusnya yang akhirnya menjadi nilai-nilai dalam masyarakat. Secara prinsip, hakim diwajibkan menggali nilai-nilai dalam masyarakat tersebut," terangnya.



"Untuk itu, jalur yang tepat adalah melalui upaya hukum, kalau para pihak tidak setuju dengan substansi putusan ini. Apabila berpandangan ada dugaan pelanggaran perilaku hakim, KY juga senantiasa akan memproses laporan atau informasi tersebut," tambahnya.

Ia pun meminta agar masyarakat yang merasa keberatan dengan putusan tersebut untuk bisa mengajukan upaya hukum lanjutan.

"Sekali lagi, silakan ajukan upaya hukum, jika yang dipersoalkan substansi putusannya. Kontestasi terhadap substansi putusan berada di jalur upaya hukum," paparnya.