Membujuk ASN Pindah ke IKN Nusantara

SATU tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menyiapkan ibukota negara (IKN) baru adalah masalah kepindahan aparatur sipil negara (ASN). Hal itu menjadi tantangan lantaran proses memindahkan manusia pada dasarnya selalu lebih sulit dan kompleks ketimbang memindahkan infrastruktur fisik seperti kantor pemerintah.

Baca Juga: koran-sindo.com

Rencananya, PNS sudah mulai berkantor di IKN Nusantara pada 2024 mendatang. Praktis waktu tersisa untuk mematangkan persiapan pemindahan tinggal setahun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan total sebanyak 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga dan 5.716 dari TNI/Polri yang akan pindah ke Nusantara pada tahap pertama.

Untuk tempat tinggal, total 16.990 personel tersebut rencananya akan menempati 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tidak semua ASN instansi pusat memenuhi kriteria untuk pindah ke Nusantara. Secara umum ada empat penilaian terhadap kriteria ASN yang layak pindah yakni pendidikan minimal D3, memperhatikan batas usia pensiun ASN, data kinerja ASN, dan data potensi dan kompetensi ASN.

Pemerintah hingga saat ini masih terus membujuk ASN agar bersedia meninggalkan Jakarta. ASN yang bersedia pindah disebut bakal mendapatkan kemewahan berupa lingkungan hijau dan oksigen yang cukup.

Azwar Anas mengklaim dengan konsep IKN Nusantara sebagai forest city, sudah banyak ASN anak muda yang berminat pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur karena pertimbangan lokasi asri dan dinilai cukup menenangkan untuk bekerja. Soal berapa jumlah ASN milenial yang sudah menyatakan siap pindah, Azwar tidak memerinci.

Di tengah isu penolakan ASN untuk pindah ke IKN Nusantara, sangat wajar jika pemerintah terus memberi iming-iming. Apalagi, keraguan untuk pindah masih menggayut di benak banyak ASN yang instansinya termasuk yang akan dipindahkan. Sempat mengemuka isu bahwa sebagian ASN memilih pindah dari status pegawai kementerian atau instansi pusat menjadi pegawai daerah. Harapannya dengan begitu mereka tidak perlu lagi pindah ke ibukota baru.

Pemerintah memang perlu menyiapkan banyak strategi agar ASN bersedia untuk pindah. Lingkungan hijau dan asri serta oksigen yang melimpah memang sangat penting. Namun, yang tidak kalah penting adalah menetapkan skema mengenai fasilitas yang akan diperoleh ASN jika mereka bersedia pindah.

Komponen apa saja yang akan diperoleh ASN saat dipindahkan harus jelas dan terperinci. Misalnya, apakah ASN akan mendapatkan biaya transportasi menuju IKN? Fasilitas apa saja yang akan mereka dapatkan selama di lokasi baru? Apakah akan diberi kendaraan dinas? Seperti apa fasilitas kesehatan dan pendidikan yang akan tersedia nanti?