Pakar Hukum Tata Negara Sebut Keputusan Paripurna DPD Tak Bisa Diajukan ke PTUN

Menurut Refly, Fadel Muhammad sudah kehilangan legitimasi karena sudah terjadi pergantian oleh DPD. "Proses di MPR kan perwakilan saja. Setiap kelompok punya wakil masing-masing. Dan pergantian (perwakilan DPD) itu diserah ke masing-masing perwakilan," katanya.

Refly mengatakan, jika ingin bertata negara yang baik, ketika pergantian Fadel Muhammad dan Tamsil Linrung sudah sah dilakukan di sidang paripurna DPD, maka harus segera dilantik. Langkah hukum yang dilakukan Fadel sebenarnya bukan persoalan. "Agenda politik bisa kacau karena diobok-obok oleh pengadilan. Diobok-obok oleh laporan ke kepolisian," ujarnya.

Refly mempertanyakan gugatan PTUN yang dilakukan Fadel. "Apa yang mau di-PTUN-kan? Masa keputusan sidang paripurna di-PTUN-kan. Itu kan tidak benar. Sidang paripurna itu hanya bisa di-PTUN-kan dengan sidang paripurna juga," katanya.

Ia mengingatkan bahwa putusan MPR tidaklah mandiri. Artinya hanya menyampaikan putusan yang sudah ditetapkan DPD. "Keputusan yang bisa di PTUN-kan adalah putusan yang mandiri. Keputusan mandiri, individual, dan final. Keputusan itu kewenangan dia. Kalau ini (keputusan soal pergantian wakil ketua MPR), ini hanya menyampaikan hasil paripurna DPD. Ini nggak bisa digugat," kata Refly.

Refly menyebut seringkali proses hukum dijadikan alat agar tidak diganti-ganti. Padahal selama proses itu, yang bersangkutan masih menikmati fasilitas dari jabatannya.

Ketua DPD LaNyalla Matalitti sebelumnya meminta kepada pimpinan MPR segera melantik Tamsil Linrung menjadi Wakil Ketua MPR. Sebab, Tamsil Linrung telah dipilih Sidang Paripurna DPD pada Agustus 2022 menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.