Pakar Hukum Tata Negara Sebut Keputusan Paripurna DPD Tak Bisa Diajukan ke PTUN
Kamis, 23 Februari 2023 - 16:51 WIB
loading...
A
A
A
"Jika tidak ditindaklanjuti, pimpinan MPR melanggar Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).
Selain melalui jalur resmi, pimpinan DPD sudah melakukan komunikasi politik langsung kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo. Namun, alasan belum dilakukan pelantikan Tamsil Linrung karena Fadel Muhammad masih menggugat dan menunggu putusan di PN, dan gugatan baru di PTUN yang masih berproses. Padahal, menurut LaNyalla, hasil di pengadilan sebenarnya tidak berpengaruh dan tidak ada kaitannya. Sebab, menurut UU PTUN, gugatan tidak bisa menindak pelaksanaan keputusan.
"Pimpinan MPR harus laksanakan usulan Kelompok DPD sesuai Tatib MPR," katanya.
Untuk diketahui, Sidang Paripurna DPD pada 18 Agustus 2022 memutuskan mengganti Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Sidang paripurna ini tindak lanjut penyampaian mosi tidak percaya terkait keinginan mayoritas anggota DPD menarik Fadel Muhammad dari MPR.
Awalnya, kata LaNyalla, mosi tidak percaya ditandatangani 91 anggota DPD, lalu bertambah menjadi 97 anggota. Dalam Sidang Paripurna ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023, penarikan dukungan mosi tidak percaya tersebut diserahkan kepada pimpinan DPD.
Sebagai pengganti Fadel Muhammad adalah Tamsil Linrung. Ia memperoleh 39 suara atau paling banyak di antara kandidat lainnya, yakni Bustami Zainudin 21 suara, Yorrys Raweyai 19 suara, dan Abdullah Puteh 14 suara. Sementara terdapat 2 suara tidak sah dan 1 abstain.
Selain melalui jalur resmi, pimpinan DPD sudah melakukan komunikasi politik langsung kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo. Namun, alasan belum dilakukan pelantikan Tamsil Linrung karena Fadel Muhammad masih menggugat dan menunggu putusan di PN, dan gugatan baru di PTUN yang masih berproses. Padahal, menurut LaNyalla, hasil di pengadilan sebenarnya tidak berpengaruh dan tidak ada kaitannya. Sebab, menurut UU PTUN, gugatan tidak bisa menindak pelaksanaan keputusan.
"Pimpinan MPR harus laksanakan usulan Kelompok DPD sesuai Tatib MPR," katanya.
Untuk diketahui, Sidang Paripurna DPD pada 18 Agustus 2022 memutuskan mengganti Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Sidang paripurna ini tindak lanjut penyampaian mosi tidak percaya terkait keinginan mayoritas anggota DPD menarik Fadel Muhammad dari MPR.
Awalnya, kata LaNyalla, mosi tidak percaya ditandatangani 91 anggota DPD, lalu bertambah menjadi 97 anggota. Dalam Sidang Paripurna ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023, penarikan dukungan mosi tidak percaya tersebut diserahkan kepada pimpinan DPD.
Sebagai pengganti Fadel Muhammad adalah Tamsil Linrung. Ia memperoleh 39 suara atau paling banyak di antara kandidat lainnya, yakni Bustami Zainudin 21 suara, Yorrys Raweyai 19 suara, dan Abdullah Puteh 14 suara. Sementara terdapat 2 suara tidak sah dan 1 abstain.
(abd)
Lihat Juga :
