Pakar Hukum Tata Negara Sebut Keputusan Paripurna DPD Tak Bisa Diajukan ke PTUN
Kamis, 23 Februari 2023 - 16:51 WIB
loading...
Pakar hukum tata negara, Refly Harun. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Keputusan sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) yang mencopot Fadel Muhammad dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD harus dihormati dan dijalankan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun tidak bisa mengadili keputusan tersebut.
Pandangan ini disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi belum dilantiknya Tamsil Linrung sebagai pengganti Fadel Muhammad menjadi Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Pimpinan MPR beralasan Fadel Muhammad saat ini menempuh proses hukum atas keputusan sidang paripurna DPD itu.
"Coba bayangkan, masak putusan DPD, DPR, dibawa ke pengadilan. Kalau memang sudah hasil keputusan sidang paripurna ya harus dilantik (sebagai Wakil Ketua MPR) semestinya Tamsil Linrung dari kemarin-kemarin," kata Refly Harun saat dimintai tanggapannya, Kamis (23/2/2023).
Baca juga: Ketua DPD Minta Tamsil Linrung Segera Dilantik Menjadi Wakil Ketua MPR
Pimpinan MPR, menurut Refly, semestinya mengabaikan proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Hal ini karena proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad dijadikan alat untuk menunda-nunda proses pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur kelompok DPD. "Ini tidak akan jalan kalau harus menunggu proses hukumnya selesai," ujar Refly.
Ia mencontohkan kasus penggantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR saat dipecat sebagai anggota PKS. "Fahri tidak bisa diganti oleh PKS karena menggugat. Walaupun pada saat itu yang digugat Fahri soal pemberhentiannya sebagai anggota DPR kan," kata Refly.
Pandangan ini disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi belum dilantiknya Tamsil Linrung sebagai pengganti Fadel Muhammad menjadi Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Pimpinan MPR beralasan Fadel Muhammad saat ini menempuh proses hukum atas keputusan sidang paripurna DPD itu.
"Coba bayangkan, masak putusan DPD, DPR, dibawa ke pengadilan. Kalau memang sudah hasil keputusan sidang paripurna ya harus dilantik (sebagai Wakil Ketua MPR) semestinya Tamsil Linrung dari kemarin-kemarin," kata Refly Harun saat dimintai tanggapannya, Kamis (23/2/2023).
Baca juga: Ketua DPD Minta Tamsil Linrung Segera Dilantik Menjadi Wakil Ketua MPR
Pimpinan MPR, menurut Refly, semestinya mengabaikan proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Hal ini karena proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad dijadikan alat untuk menunda-nunda proses pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur kelompok DPD. "Ini tidak akan jalan kalau harus menunggu proses hukumnya selesai," ujar Refly.
Ia mencontohkan kasus penggantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR saat dipecat sebagai anggota PKS. "Fahri tidak bisa diganti oleh PKS karena menggugat. Walaupun pada saat itu yang digugat Fahri soal pemberhentiannya sebagai anggota DPR kan," kata Refly.
Lihat Juga :
