Masalah Kasus HAM Berat, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Diam
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD , berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk menjawab sejumlah isu. Salah satu yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah soal penyelesaian HAM berat.
Saat ini kata Mahfud MD , pemerintah tengah mempersiapkan instruksi Presiden terkait penyelesaian HAM Berat, sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi tim PP HAM.
Awalnya aktivis perempuan, Zumrotin Susilo, dalam dialog menanyakan bahwa masyarakat sipil bangga dengan hasil tim PP HAM, tapi mereka menanti-nanti tindaklanjutnya.
"Pada 11 Januari lalu Presiden bilang akan menyelesaikan penyelesaian HAM Berat, namun satu bulan tidak ada geraknya, sampai dimana penyelesaian HAM berat?" ujar Zumrotin di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).
Baca juga: Jaksa Agung Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Berat, DPR Siap Monitor
Hal serupa diungkapkan oleh mantan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya tim penyelesaian non-yudisial HAM berat sudah memberikan 11 rekomendasi yang bagus namun belum ada tindak lanjutnya.
"Ini ujian bagi pemerintah karena menyangkut kepercayaan dari masyarakat. Karena rekomendasi ini ikut membuka harapan bagi masyarakat, mohon ditindaklanjuti dengan baik, dilaksanakan, agar kepercayaan masyarakat lebih terjaga dan terpelihara," ujar Lukman Hakim.
Merespons hal tersebut, Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak diam. Rekomendasi sudah disampaikan, sehingga saat ini pihaknya tengah mempersiapkan instrumen hukumnya.
"Kita sedang siapkan Inpres, yang menugaskan 19 menteri untuk melaksanakan hasil rekomendasi PP HAM," katanya.
Nanti ucap Mahfud, Makarim Wibisono dan tim PP HAM, akan memantau pelaksanaan hasil rekomendasi yang telah disampaikan. Bahkan Mahfud menargetkan, semuanya akan selesai pada 1 April 2023 mendatang.
"Nanti, Ketua pemantau di lapangan adalah pak Makarim Wibisono dan tim PP HAM yang dulu, mereka akan memantau pelaksanaan dari waktu ke waktu. Targetnya 1 April ini sudah selesai, sehingga bisa mulai terlaksana,” ucap Mahfud.
Untuk diketahui, dalam diskusi tersebut hadir sejumlah tokoh antara lain: Al Hilal Hamdi, Alwi Shihab, Fachry Ali, Asep Saifuddin, Komaruddin Hidayat, Makarim Wibisono, Lukman Hakim Saifuddin, Halim Alamsyah, Romo Mudji Sutrisno, Zumrotin Susilo, Tini Hadad, Rita Kalibonso, Harkristuti Harkrisnowo, Dahlan Iskan, dan AS Hikam.
Saat ini kata Mahfud MD , pemerintah tengah mempersiapkan instruksi Presiden terkait penyelesaian HAM Berat, sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi tim PP HAM.
Awalnya aktivis perempuan, Zumrotin Susilo, dalam dialog menanyakan bahwa masyarakat sipil bangga dengan hasil tim PP HAM, tapi mereka menanti-nanti tindaklanjutnya.
"Pada 11 Januari lalu Presiden bilang akan menyelesaikan penyelesaian HAM Berat, namun satu bulan tidak ada geraknya, sampai dimana penyelesaian HAM berat?" ujar Zumrotin di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).
Baca juga: Jaksa Agung Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Berat, DPR Siap Monitor
Hal serupa diungkapkan oleh mantan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya tim penyelesaian non-yudisial HAM berat sudah memberikan 11 rekomendasi yang bagus namun belum ada tindak lanjutnya.
"Ini ujian bagi pemerintah karena menyangkut kepercayaan dari masyarakat. Karena rekomendasi ini ikut membuka harapan bagi masyarakat, mohon ditindaklanjuti dengan baik, dilaksanakan, agar kepercayaan masyarakat lebih terjaga dan terpelihara," ujar Lukman Hakim.
Merespons hal tersebut, Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak diam. Rekomendasi sudah disampaikan, sehingga saat ini pihaknya tengah mempersiapkan instrumen hukumnya.
"Kita sedang siapkan Inpres, yang menugaskan 19 menteri untuk melaksanakan hasil rekomendasi PP HAM," katanya.
Nanti ucap Mahfud, Makarim Wibisono dan tim PP HAM, akan memantau pelaksanaan hasil rekomendasi yang telah disampaikan. Bahkan Mahfud menargetkan, semuanya akan selesai pada 1 April 2023 mendatang.
"Nanti, Ketua pemantau di lapangan adalah pak Makarim Wibisono dan tim PP HAM yang dulu, mereka akan memantau pelaksanaan dari waktu ke waktu. Targetnya 1 April ini sudah selesai, sehingga bisa mulai terlaksana,” ucap Mahfud.
Untuk diketahui, dalam diskusi tersebut hadir sejumlah tokoh antara lain: Al Hilal Hamdi, Alwi Shihab, Fachry Ali, Asep Saifuddin, Komaruddin Hidayat, Makarim Wibisono, Lukman Hakim Saifuddin, Halim Alamsyah, Romo Mudji Sutrisno, Zumrotin Susilo, Tini Hadad, Rita Kalibonso, Harkristuti Harkrisnowo, Dahlan Iskan, dan AS Hikam.
Lihat Juga :
(maf)
