Pemilu Sesuai UU, KPU: 14 Februari 2024 Pemungutan Suara Capres dan Caleg
Senin, 20 Februari 2023 - 16:16 WIB
loading...
Pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpatokan pada Pasal 167 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpatokan pada Pasal 167 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu .
Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik mengatakan, demokrasi Indonesia adalah konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi kiblat.
"Terkait dengan penundaan Pemilu, Pasal 167 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," kata Idham dalam diskusi bertema Setahun Jelang Pemilu terpantau di Channel YouTube Survei Kedai Kopi, Senin (20/2/2024).
Baca juga: KPU Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
Dia menjelaskan, UU tersebut merupakan turunan dari bab 7 Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945. Kata dia, di dalam pasal tersebut tidak hanya bicara tentang asas Pemilu namun juga pelaksanaan pesta demokrasi itu yang diadakan lima tahun sekali.
"Jadi perintah pemilu lima tahun Ini adalah perintah UUD dasar, konstitusi kita. Kami sebagai penyelenggara Pemilu optimis, ini akan meningkatkan antusiasme publik atau masyarakat untuk berpartisipasi," jelasnya.
Saat ini kata dia, KPU tengah melaksanakan pemutahiran data yang yang berlangsung 12 Februari sampai 13 Maret 2023 di seluruh Indonesia, termasuk di 130 perwakilan negara.
Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik mengatakan, demokrasi Indonesia adalah konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi kiblat.
"Terkait dengan penundaan Pemilu, Pasal 167 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," kata Idham dalam diskusi bertema Setahun Jelang Pemilu terpantau di Channel YouTube Survei Kedai Kopi, Senin (20/2/2024).
Baca juga: KPU Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
Dia menjelaskan, UU tersebut merupakan turunan dari bab 7 Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945. Kata dia, di dalam pasal tersebut tidak hanya bicara tentang asas Pemilu namun juga pelaksanaan pesta demokrasi itu yang diadakan lima tahun sekali.
"Jadi perintah pemilu lima tahun Ini adalah perintah UUD dasar, konstitusi kita. Kami sebagai penyelenggara Pemilu optimis, ini akan meningkatkan antusiasme publik atau masyarakat untuk berpartisipasi," jelasnya.
Saat ini kata dia, KPU tengah melaksanakan pemutahiran data yang yang berlangsung 12 Februari sampai 13 Maret 2023 di seluruh Indonesia, termasuk di 130 perwakilan negara.
Lihat Juga :
