Demokrat Sebut Hasto PDIP Ngebet Ubah Sistem Pemilu: Trauma Kasus Harun Masiku
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pada akhir 2008 sejumlah kader Partai Demokrat melakukan judicial review, menggugat sistem pemilihan proporsional tertutup. Padahal, masa itu sudah mendekati Pemilu 2009.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan merespons dengan mempertanyakan balik justru ambisi besar PDIP untuk mendorong sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. “Saya curiga Hasto ngebet sekali dorong proporsional tertutup karena dia sangat trauma dengan kasus Harun Masiku,” kata Irwan kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
Menurut Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini, semestinya Hasto fokus menjawab soal urgensi yang dipertanyakan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, bukan justru membandingkan dengan perubahan sistem pemilu di 2008 lalu.
“Perubahan sistem pemilu di 2008 menjadi proporsional terbuka adalah murni kehendak rakyat, pekerjaan rumah pasca reformasi yang belum diselesaikan pemimpin pemerintahan sebelumnya,” tegas Irwan.
Irwan menyayangkan bahwa Hasto gagal menangkap pesan SBY bahwa perubahan sistem pemilu itu perlu ditanyakan kepada rakyat, apa urgensinya dilakukan saat tahapan Pemilu 2024 telah berjalan. Menurutnya, rakyat berhak memilih langsung wakilnya sesuai dengan keinginan mereka melalui sistem proporsional terbuka atau pemilu langsung, bukan dipilihkan oleh elite parpol.
“Pesan Pak SBY jelas sekali. Tanya dulu kehendak rakyat! Urgensi dan alasan kuat untuk mengubah sistem pemilu saat ini apa? Itu yang ditanyakan Pak SBY,” tukasnya.
Irwan menambahkan, sistem pemilu tertutup adalah warisan Orde Baru. “Apakah Hasto mau kembali ke sistem orba? Rakyat berhak memilih langsung wakilnya sesuai yang mereka inginkan dalam pemilihan langsung. Rakyat bisa menagih langsung ke wakil rakyat yang mereka pilih dibanding wakil mereka yang dipilih oleh elite partai,” tandas Anggota Komisi V DPR RI.
Sebelumnya, Hasto merespons SBY yang mempertanyakan urgensi mengubah sistem pemilu yang tahapannya sudah mulai berjalan. PDIP merupakan partai yang mendorong dikembalikannyaa sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup.
”Bapak SBY lupada bahwa pada bulan Desember 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Partai Demokrat yang mengubah proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Itu hanya sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tak boleh ada perubahan,” ujar Hasto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (19/3/2023) dikutip dari Antara.
Hasto mengatakan, ini merupakan strategi Partai Demokrat untuk meraih kemenangan di Pemilu 2009. Hasilnya, Demokrat memenangkan Pemilu 2009 dengan kenaikan suarat tiga kali lipat dari pemilu 2004.
“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral. Dan itu dipakai, dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut,” jelas Hasto.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan merespons dengan mempertanyakan balik justru ambisi besar PDIP untuk mendorong sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. “Saya curiga Hasto ngebet sekali dorong proporsional tertutup karena dia sangat trauma dengan kasus Harun Masiku,” kata Irwan kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
Menurut Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini, semestinya Hasto fokus menjawab soal urgensi yang dipertanyakan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, bukan justru membandingkan dengan perubahan sistem pemilu di 2008 lalu.
“Perubahan sistem pemilu di 2008 menjadi proporsional terbuka adalah murni kehendak rakyat, pekerjaan rumah pasca reformasi yang belum diselesaikan pemimpin pemerintahan sebelumnya,” tegas Irwan.
Irwan menyayangkan bahwa Hasto gagal menangkap pesan SBY bahwa perubahan sistem pemilu itu perlu ditanyakan kepada rakyat, apa urgensinya dilakukan saat tahapan Pemilu 2024 telah berjalan. Menurutnya, rakyat berhak memilih langsung wakilnya sesuai dengan keinginan mereka melalui sistem proporsional terbuka atau pemilu langsung, bukan dipilihkan oleh elite parpol.
“Pesan Pak SBY jelas sekali. Tanya dulu kehendak rakyat! Urgensi dan alasan kuat untuk mengubah sistem pemilu saat ini apa? Itu yang ditanyakan Pak SBY,” tukasnya.
Irwan menambahkan, sistem pemilu tertutup adalah warisan Orde Baru. “Apakah Hasto mau kembali ke sistem orba? Rakyat berhak memilih langsung wakilnya sesuai yang mereka inginkan dalam pemilihan langsung. Rakyat bisa menagih langsung ke wakil rakyat yang mereka pilih dibanding wakil mereka yang dipilih oleh elite partai,” tandas Anggota Komisi V DPR RI.
Sebelumnya, Hasto merespons SBY yang mempertanyakan urgensi mengubah sistem pemilu yang tahapannya sudah mulai berjalan. PDIP merupakan partai yang mendorong dikembalikannyaa sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup.
”Bapak SBY lupada bahwa pada bulan Desember 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Partai Demokrat yang mengubah proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Itu hanya sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tak boleh ada perubahan,” ujar Hasto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (19/3/2023) dikutip dari Antara.
Hasto mengatakan, ini merupakan strategi Partai Demokrat untuk meraih kemenangan di Pemilu 2009. Hasilnya, Demokrat memenangkan Pemilu 2009 dengan kenaikan suarat tiga kali lipat dari pemilu 2004.
“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral. Dan itu dipakai, dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut,” jelas Hasto.
(muh)