Dubes Sung Yong Kim ke PKS, Sinyal Dukungan Amerika Serikat untuk Anies di Pilpres 2024?

JAKARTA - Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) pada Rabu, 15 Februari 2023 menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Yong Kim . Dalam lawatannya, Kim didampingi penasihat politik kedutaan Kyle Richardson dan Todd Campbell.

Semenjak bertugas di Jakarta, kunjungan ke partai politik itu adalah yang pertama bagi Kim. Sedangkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi oleh Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua DPP PKS Badan Pengembangan dan Pembinaan Luar Negeri Sukamta, dan Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Diah Nurwitasari.

Nah, sejumlah pengamat politik menilai kunjungan Kim ke Kantor DPP PKS itu sebagai sinyal dukungan Amerika Serikat kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ya, PKS merupakan salah satu partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Ketiga parpol itu menggagas Koalisi Perubahan.


Foto/Dok PKS

Baca juga: Syarat Koalisi Perubahan Maju Pilpres 2024 Terpenuhi, Kenapa Ajak Golkar?

Ketiga parpol ini juga sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Nasdem 10,2% atau 59 kursi, Demokrat 9,4% setara dengan 54 kursi, dan PKS 8,7% atau 50 kursi. Sehingga, total dari gabungan ketiga parpol itu sebanyak 163 kursi atau 28,3%.

Diketahui, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Anies nampaknya akan didukung oleh kekuatan politik luar negeri Amerika Serikat, nampak sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, AS mereka tidak terlalu diuntungkan dalam kontek kebijakan luar negeri Indonesia, lebih cenderung Tiongkok centris,” kata Pengamat Politik sekaligus CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada SINDOnews, Kamis (16/2/2023).

Baca: Saling Sandera Koalisi Pilpres 2024, Rentan Patah di Jalan

Apalagi, kata Pangi, latar belakang Anies pernah mengenyam pendidikan di AS. Menurut dia, hal tersebut menjadi faktor penting bagi AS. “Sehingga banyak persamaan kepentingan (programatik) AS dengan Anies Baswedan, kunjungan Duta Besar AS ke PKS juga tidak bisa dilepaskan dari emperik objektif PKS partai tulang punggung pengusung Anies Baswedan bersama Demokrat dan Nasdem,” tutur Pangi.

Dia memperhatikan bahwa banyak kepentingan AS yang tidak terlalu terakomodir di era Pemerintahan Jokowi. Pemerintah saat ini dinilai lebih terkesan memprioritaskan China misalnya dari segi kebijakan, pembangunan, dan kerja sama. “Jadi saya pikir AS dan PKS sama kepentingannya, titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana pemilu di Indonesia berjalan dengan pemilu yang berkualitas, mendukung dan mengawal Indonesia agar tak tergelincir menjadi negara otoritarian, kekuasaan tanpa batas,” imbuhnya.

Maka itu, menurut dia, wajar Duta Besar AS berkunjung ke PKS. Karena, lanjut dia, komitmen dan konsistensi sikap elite PKS dalam mengawal agenda reformasi, agenda pemberantasan korupsi, dan agenda menjaga gawang demokrasi sejalan dengan agenda AS.

Baca: Dapat Dukungan Partai Ummat, Anies: Tanda Kepercayaan, Terima Kasih!

“Soal Anies diusung PKS juga menarik untuk kita cermati, kita tahu bahwa Anies adalah tokoh yang konsisten menjaga gawang demokrasi (gate keepers), tokoh yang konsisten mendukung demokrasi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, keputusan PKS mengusung Anies menunjukkan konsistensi partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu dalam mengawal jalannya rute demokratisasi di Indonesia. “Bagaimana sikap politik dan komitmen Anies dalam mengawal dan menjaga ruang kebebasan berbicara, pers dan kebebasan lainya ketika beliau menjabat gubernur, faktanya beliau memberikan ruang equality untuk semua agama sama, tidak antikritik dan menjaga pluralisme dan kebinekaan Indonesia, ketika PKS mengusung Anies berarti terjadi persamaan kepentingan antara Anies-PKS dan AS,” pungkas Pangi.

Hal senada dikatakan oleh pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. “Saya kira langkah ini setidaknya baik berarti ada sinyalemen dukungan AS terhadap Anies terbuka. Memang pemilu Indonesia termasuk pertarungan timur dan barat, tapi paling elegan pertarungan AS-China,” kata Jerry Massie kepada SINDOnews.

Dia mengatakan, Indonesia sejak Soekarno menjadi ajang perebutan dua negara raksasa dunia yakni AS dan China. “Di era Jokowi peran dan dominasi China lebih besar ketimbang Amerika. Berbeda di era SBY, Soeharto dan Habibie serta Gus Dur dominasi Amerika cukup dominan. Saya kira ada sinyalemen AS men-support pencapresan Anies,” ujar Jerry.

Dia juga mengingatkan bahwa Anies merupakan lulusan University of Maryland dan Northern Illinois University, Amerika Serikat. “Setelah Dubes AS bersua pimpinan PKS, saya kira akan ada pertemuan mereka dengan Demokrat dan Nasdem. Atau ini hanya pendekatan saja, tapi sudah bisa ditebak dukungan AS akan lebih ke Anies ketimbang Prabowo dan Ganjar,” ungkapnya.

Maka itu, menurut dia, kunjungan Dubes AS ke Kantor DPP PKS itu bukan hanya sekadar silaturahmi. “Tapi ke arah penjajakan kemungkinan mendukung Anies. Menarik kehadiran Dubes AS di Kantor PKS lantaran selama ini PKS lebih cenderung dekat dengan timur tengah tapi kali ini mulai menjalin hubungan dengan AS. Jadi, indikasi ke arah demokrasi dan moderat dan mereka sudah mulai membuka diri, itu hebatnya PKS saat ini,” pungkasnya.

Pendapat berbeda dikatakan oleh peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. “Terlalu jauh untuk melihat kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat ini sebagai bentuk dukungan terhadap pencalonan Anies Baswedan oleh PKS,” kata Bawono Kumoro kepada SINDOnews.

Menurut dia, Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar dan negara sahabat bagi Indonesia tentu akan bersikap netral alias tidak dalam mendukung siapa pun yang menjadi bakal capres 2024. Dia menilai kunjungan tersebut bisa dilihat dalam konteks Amerika Serikat ingin lebih jauh mengenal partai-partai politik di Indonesia peserta Pemilu 2024.

“Bukan tidak mungkin ke depan akan ada kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk menemui partai-partai politik lain. Pertemuan ini juga baik agar negara-negara sahabat Indonesia termasuk Amerika Serikat dapat melihat lebih dekat mengenal partai-partai politik di Indonesia apakah itu partai-partai beraliran nasional maupun beraliran Islam,” pungkasnya.

Sementara itu, Partai Demokrat tidak mempersoalkan pendapat sejumlah pengamat politik yang menilai kunjungan Dubes AS ke Kantor DPP PKS itu sebagai sinyal dukungan untuk Anies Baswedan. “Silakan saja pengamat membuat analisis atau pandangan terhadap kunjungan tersebut, namun tentu sepatutnya bisa dipertanggungjawabkan atau memiliki dasar analisis yang kuat agar tak terkesan halusinasi,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dikonfirmasi SINDOnews.

Kamhar menjelaskan, Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat, Nasdem, dan PKS yang telah berketetapan mengusung Anies Baswedan semakin solid dan terus berkemajuan. “Semoga dalam bulan ini bisa segera deklarasi. Namun kami tegaskan terkait kunjungan Dubes Amerika ke PKS, tak ada kaitannya sama sekali,” pungkas Kamhar.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri pun merespons pendapat sejumlah pengamat politik tersebut. “Analisa pengamat politik bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sudah beberapa pengamat politik yang bicara seperti itu tentu bobot kebenarannya mungkin kuat,” ujar Mabruri dengan emoji tertawa ketika dikonfirmasi SINDOnews.

Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf menjelaskan bahwa kunjungan Sung Y. Kim ke Kantor DPP PKS itu untuk menyatakan bahwa AS menghormati proses demokrasi yang berjalan di masing-masing negara. “Termasuk Indonesia. Sesuai aturan yang berlaku di Indonesia,” kata Almuzzammil Yusuf dikonfirmasi SINDOnews.

Dia mengatakan bahwa pencalonan Presiden di Indonesia dijamin oleh konstitusi dapat diajukan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sesuai persyaratan Undang-Undang tentang Pemilu. Maka, kata dia, situasi terbentuknya pasangan calon harus dibuat kondusif oleh semua pihak.

Sehingga, sambung dia, rakyat dapat memilih pasangan capres terbaik untuk masa depan Indonesia melalui pemilu yang luber, jurdil, dan damai. Almuzzammil tak menampik ada pembicaraan mengenai capres dalam pertemuan antara Dubes AS dengan PKS itu.

“Ya itu. Temanya demokrasi secara umum. Mendukung semua calon terbaik yang akan muncul melalui partai-partai. Harus difasilitasi oleh negara. Sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dubes mengapresiasi kiprah aktif PKS dalam era demokrasi termasuk dalam menggagas koalisi capres,” pungkasnya.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy menjelaskan bahwa kunjungan Sung Y. Kim itu merupakan sebuah penghargaan bagi PKS. Dia mengatakan, PKS selalu menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kelompok minoritas serta penegakan hukum yang adil.

“Secara pribadi saya senang dengan pola komunikasi Dubes Kim yang cukup hangat dalam berkomunikasi. Di sisi lain, beliau juga sangat terbuka saat mendiskusikan upaya-upaya dalam memajukan demokrasi di kedua negara,” kata Habib Aboe.

PKS berharap adanya hubungan baik antara kedua negara dengan menghormati kedaulatan masing-masing. Apalagi, kata Habib Aboe, Indonesia menganut prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

“Bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu. Dan saya melihat, hal ini dipahami dengan baik oleh Dubes Kim,” pungkas Habib Aboe.

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta membeberkan suasana kunjungan, pembicaraan, dan diskusi antara Dubes AS dengan PKS berlangsung hangat, rileks, dan terbuka. Dia mengungkapkan ada pandangan yang sama atas beberapa perkembangan dalam dinamika politik dunia saat ini yang dianggap dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan HAM.

“Di sisi lain juga ada pemahaman yang sama perlunya membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih erat dalam upaya memperkuat komitmen penegakan demokrasi dan HAM,” kata Sukamta yang juga sebagai anggota Komisi I DPR ini.

Dia menambahkan, upaya untuk menguatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat di sektor ekonomi dan sektor lainnya juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Kata Sukamta, PKS akan terus mendorong pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat dan juga semua negara yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi dan HAM.

“Kemitraan dengan negara maju seperti Amerika Serikat diharapkan bisa memberikan keuntungan tidak hanya di sisi ekonomi tetapi juga terkait iptek dan peningkatan kualitas SDM,” pungkasnya.