'Mission Sacre'Jurnalistik

Rabu, 15 Februari 2023 - 12:11 WIB
loading...
A A A
Serbuan Korporasi Media Digital
Era digitalisasi saat ini telah memicu masifnya bisnis korporasi media. Raksasa platform media seperti Google, Facebook (Meta), dan sejumlah media baru yang lain telah menyerbu masyarakat dan menggeser kelangsungan hidup pers nasional.

Google dan beragam medsos memang bukan perusahaan media, namun melalui internet dan laman-laman medsos tersebut telah memasilitasi banyak orang untuk mengunggah dan mengunduh beragam berita dan informasi.

Korporasi media digital juga telah mengambil kue iklan yang sebelumnya menjadi jatah media massa konvensional. Kini 60% belanja iklan diambil media digital dan platform asing.

Beragam platform digital telah menggeser pola pemasang iklan yang sebelumnya pada media arus utama yang kini berpindah ke daring. Banyak berkurangnya iklan yang ke media massa konvensional sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup media arus utama.

Negara juga banyak dirugikan oleh fenomena iklan digital ini karena iklan yang muncul lewat Google dan sejumlah laman medsos tak dikenai pajak. Situasi yang merugikan kelangsungan hidup industri pers nasional perlu campur tangan pemerintah.

Untuk itu rencana penyusunan peraturan presiden (perpres) kerja sama pers dan platform digital semoga bisa segera terealisasi. Peraturan terkait hak cipta jurnalistik (publisher rights) juga sangat penting guna melindungi pers nasional.

Maraknya bisnis korporasi media digital merupakan tantangan pers dari sisi bisnis. Dari segi konten informasi juga menjadi tantangan yang tak kalah serius. Tak sedikit konten informasi yang beredar lewat Google dan medsos yang berupa propaganda asing.

Keadaan ini bisa sangat membahayakan bagi stabilitas dan keamanan negara. Untuk itu pers nasional harus menjadi benteng dari kemungkinan buruk dari merebaknya konten propaganda asing.

Dari sejumlah tantangan yang harus dihadapi pers nasional menuntut perubahan dan kepedulian sejumlah pihak. Mengingat begitu pentingnya peran pers, maka pemerintah hendaknya menjamin keberlangsungan pers nasional.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Bangun Integrasi Hukum...
Bangun Integrasi Hukum dan Seni Lewat Pustaka Nada
Dewan Pers dan Konstituen...
Dewan Pers dan Konstituen Matangkan Usulan Pengaturan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta
Menkomdigi: Media Konvensional...
Menkomdigi: Media Konvensional Harus Tetap Eksis di Tengah New Media
RUU Hak Cipta Atur Hak...
RUU Hak Cipta Atur Hak Eksklusif Karya Jurnalistik
Polemik RUU Hak Cipta,...
Polemik RUU Hak Cipta, Once PDIP: Perlu Aturan Mengenai Pengawasan Pelaksanaan
Komite Protes Ketentuan...
Komite Protes Ketentuan yang Lemahkan Ekosistem Pers di Perjanjian RI-Amerika
Revisi UU Hak Cipta...
Revisi UU Hak Cipta Dikhawatirkan Bebani UMKM hingga Startup
Patut Dicontoh Indonesia,...
Patut Dicontoh Indonesia, Eropa Paksa Meta Bayar Karya Jurnalis yang Ditayangkan
WPFD 2026 di Jayapura,...
WPFD 2026 di Jayapura, Komite Publisher Rights dan Komunitas Pers Hasilkan Deklarasi Jayapura
Rekomendasi
Carlos Ghosn Klaim Cuma...
Carlos Ghosn Klaim Cuma Dirinya yang Bisa Memperbaiki Nissan
Tidak Semua Yoghurt...
Tidak Semua Yoghurt Sehat, Salah Pilih Bisa Bikin Gula Darah Naik
Mengapa Kakbah Menjadi...
Mengapa Kakbah Menjadi Kiblat Umat Islam? Ini Makna Filosofisnya
Berita Terkini
Didik Rachbini Prediksi...
Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional
Gus Yaqut Dibantarkan,...
Gus Yaqut Dibantarkan, KPK: Petugas Pengawal Tahanan Lakukan Pengamanan Melekat
Penegak Hukum Terkoneksi...
Penegak Hukum Terkoneksi Politik, Ubedilah Badrun: Mestinya Independen
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved