Kemendagri Sambangi ICW dan Mengajak Mengawal Penggunaan APBD

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menunjukkan komitmennya untuk mengawal efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri , Benni Irwan.

Karenanya, untuk mengawal proses tersebut, Kemendagri mendatangi Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mengajak mengawal efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertemuan itu berlangsung di Kantor ICW, Jakarta, Rabu 1 Februari 2023.

Benni mengungkapkan bahwa Kemendagri dan ICW telah sepakat untuk membangun kerja sama dalam mengawal dan mendukung efektivitas serta efisiensi penggunaan APBD. Adapun pertemuan lanjutan terkait kerja sama keduanya telah berlangsung di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Jakarta, Selasa 7 Februari 2023.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Rutin Gelar Rakor Monev untuk Percepat Realisasi APBD

Selain itu, pertemuan jajaran Kemendagri bersama ICW juga untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta aparat penegak hukum (APH) untuk tidak menyelidiki kepala daerah yang bermasalah. Kemudian untuk meluruskan pemahaman lembaga tersebut terkait pernyataan Mendagri yang menjadi polemik.

Berita tersebut menjadi viral di media massa setelah salah seorang peneliti ICW mengatakan bahwa Mendagri melarang APH untuk menindak kepala daerah yang melakukan kejahatan korupsi.

Perkataan tersebut merujuk pada potongan berita media yang mengutip sambutan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 25 Januari 2023.

Setelah diberi penjelasan, Kata Benni, ICW akhirnya memahami pesan yang disampaikan Mendagri saat Rakor Inspektorat Daerah tersebut. Dalam pertemuan itu, ICW juga menyampaikan saran kepada Kemendagri untuk mengganti kata 'pendampingan' dengan kata 'pencegahan'.

"Jadi, pernyataan peneliti ICW di media pada beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa Mendagri melarang kepala daerah yang melakukan korupsi untuk ditindak, dengan tegas kami nyatakan tidak benar dan sangat jauh menyimpang dari pernyataan Mendagri," kata Benni dalam siaran pers yang diterima, Selasa (14/2/2023).

Benni menjelaskan, Mendagri memang meminta kepada APH, seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), melakukan penegakan hukum sebagai upaya terakhir dalam pengawasan APBD.