Pemindahan IKN dan Relevansinya bagi ASEAN
loading...
A
A
A
Signifikansi Pemindahan IKN
Dilihat dari aspek strategis, pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan minimal ada empat relevansi dengan ASEAN, yaituPertama, dari segi lokasi, Kalimantan Timur yang akan menjadikan IKN, yang bernama Nusantara, menjadi lebih di tengah kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Tepatnya, lokasi IKN di tengah ASEAN maritim atau ASEAN bagian timur (Brunei, Malaysia Timur, Filipina, dan Timor Leste). Sebagaimana diketahui bahwa Jakarta yang menjadi IKN saat ini terletak di Pulau Jawa, pinggir selatan kawasan ASEAN.
Jakarta hanya sekitar 90 km dari Samudera India (batas selatan kawasan ASEAN). Sementara jarak Jakarta (lokasi Kantor Sekretariat ASEAN) ke Hanoi (ibu kota paling utara negara anggota ASEAN) sekitar 3.000 km. Setelah nanti pindah ke Kalimantan Timur, IKN yang baru lokasinya sekitar 850 km dari Samudera India dan sekitar 2.750 km dari Hanoi.
Namun, karena lokasinya lebih ke timur, IKN agak menjauh dari ibu kota empat negara anggota ASEAN di bagian barat, yakni Myanmar, Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok.
Kedua, dari segi politik, pemindahan IKN ke Kalimantan bisa diartikan sebagai komitmen Indonesia untuk meningkatkan solidaritas dan integrasi ASEAN. Hal ini karena adanya fakta bahwa Pulau Kalimantan dihuni oleh tiga anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia (Sabah dan Serawak).
Jarak dari IKN Nusantara ke Brunei Darussalam hanya sekitar 700 km dan ke Kota Kinabalu, Ibu Kota Sabah, hanya sekitar 800 km. Kedekatan lokasi ini akan semakin memperkuat integrasi bila disertai dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang lebih baik.
Ketiga,dilihat dari segi keamanan, pemindahan IKN ke Kalimantan bisa diartikan sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan sekitar Kalimantan. Pengambil keputusan pemindahan IKN tentunya paham bahwa Kalimantan Timur terletak di pinggir Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi ancaman keamanan yang mungkin ditimbulkan.
Letak Kalimantan yang berdekatan dengan Laut China Selatan (LCS) yang potensi konfliknya sangat besar tentunya juga sudah dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Begitu pula letak Kalimantan yang berdekatan dengan laut Sulu yang berpotensi ancaman bajak laut pasti telah dipertimbangkan. Komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan kawasan sekitar Kalimantan tentu akan dilakukan bekerja sama dengan negara anggota ASEAN terkait (Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina).
Keempat,dari segi ekonomi yang disambut baik oleh PM Malaysia dan sangat terkait dengan subtema “Epicentrum of Growth”. Pemindahan IKN ke Kalimantan diprediksi mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan East ASEAN Growth Area (EAGA) di mana Malaysia timur termasuk di dalamnya. Kawasan ini meliputi empat negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP). Oleh karena itu, kawasan kerja sama ekonomi ini disebut BIMP-EAGA.
Presiden Jokowi pada KTT BIMP-EAGA ke-14 Oktober 2021 lalu memberikan penekanan pada empat hal, yaitu percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan tol, pelabuhan dan bandara, kemudian pengembangan pertanianinclusivedan berkelanjutan, digitalisasi ekonomi UMKM dan pengembangan ekonomi hijau.
Dilihat dari aspek strategis, pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan minimal ada empat relevansi dengan ASEAN, yaituPertama, dari segi lokasi, Kalimantan Timur yang akan menjadikan IKN, yang bernama Nusantara, menjadi lebih di tengah kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Tepatnya, lokasi IKN di tengah ASEAN maritim atau ASEAN bagian timur (Brunei, Malaysia Timur, Filipina, dan Timor Leste). Sebagaimana diketahui bahwa Jakarta yang menjadi IKN saat ini terletak di Pulau Jawa, pinggir selatan kawasan ASEAN.
Jakarta hanya sekitar 90 km dari Samudera India (batas selatan kawasan ASEAN). Sementara jarak Jakarta (lokasi Kantor Sekretariat ASEAN) ke Hanoi (ibu kota paling utara negara anggota ASEAN) sekitar 3.000 km. Setelah nanti pindah ke Kalimantan Timur, IKN yang baru lokasinya sekitar 850 km dari Samudera India dan sekitar 2.750 km dari Hanoi.
Namun, karena lokasinya lebih ke timur, IKN agak menjauh dari ibu kota empat negara anggota ASEAN di bagian barat, yakni Myanmar, Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok.
Kedua, dari segi politik, pemindahan IKN ke Kalimantan bisa diartikan sebagai komitmen Indonesia untuk meningkatkan solidaritas dan integrasi ASEAN. Hal ini karena adanya fakta bahwa Pulau Kalimantan dihuni oleh tiga anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia (Sabah dan Serawak).
Jarak dari IKN Nusantara ke Brunei Darussalam hanya sekitar 700 km dan ke Kota Kinabalu, Ibu Kota Sabah, hanya sekitar 800 km. Kedekatan lokasi ini akan semakin memperkuat integrasi bila disertai dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang lebih baik.
Ketiga,dilihat dari segi keamanan, pemindahan IKN ke Kalimantan bisa diartikan sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan sekitar Kalimantan. Pengambil keputusan pemindahan IKN tentunya paham bahwa Kalimantan Timur terletak di pinggir Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi ancaman keamanan yang mungkin ditimbulkan.
Letak Kalimantan yang berdekatan dengan Laut China Selatan (LCS) yang potensi konfliknya sangat besar tentunya juga sudah dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Begitu pula letak Kalimantan yang berdekatan dengan laut Sulu yang berpotensi ancaman bajak laut pasti telah dipertimbangkan. Komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan kawasan sekitar Kalimantan tentu akan dilakukan bekerja sama dengan negara anggota ASEAN terkait (Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina).
Keempat,dari segi ekonomi yang disambut baik oleh PM Malaysia dan sangat terkait dengan subtema “Epicentrum of Growth”. Pemindahan IKN ke Kalimantan diprediksi mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan East ASEAN Growth Area (EAGA) di mana Malaysia timur termasuk di dalamnya. Kawasan ini meliputi empat negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP). Oleh karena itu, kawasan kerja sama ekonomi ini disebut BIMP-EAGA.
Presiden Jokowi pada KTT BIMP-EAGA ke-14 Oktober 2021 lalu memberikan penekanan pada empat hal, yaitu percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan tol, pelabuhan dan bandara, kemudian pengembangan pertanianinclusivedan berkelanjutan, digitalisasi ekonomi UMKM dan pengembangan ekonomi hijau.