Komisi XI DPR Soroti Pertumbuhan Ekonomi Tinggi tapi Kemiskinan Meningkat

JAKARTA - Komisi XI DPR menyoroti peningkatan angka kemiskinan pada 2022 di tengah pertumbuhan ekonomi mencatatkan capaian tertinggi sejak 2016, yakni sebesar 5,3%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat bawah.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengakui pertumbuhan ekonomi 2022 cukup membanggakan. Kinerja sektor keuangan juga tumbuh baik dengan indikator kredit perbankan di kisaran 11,31%. Namun sayangnya, ada beberapa indikator yang menjadi penanda tingginya pertumbuhan ekonomi belum dinikmati masyarakat bawah. Indikator itu di antaranya meningkatnya tingkat kemiskinan dari 9,54% di Maret 2022 menjadi 9,57% di September 2022. Selain itu tingkat konsumsi individu hanya di kisaran 4,93% dalam produk domestic bruto (PDB).

"Fakta ini menjadi paradoksal karena di satu sisi pertumbuhan ekonomi tumbuh namun tingkat kemiskinan meningkat dan konsumsi individu stagnan," kata Fathan Subchi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/2/2023).



Fathan mensinyalir meningkatnya angka kemiskinan, salah satunya dipicu kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak merata. Menurutnya PEN lebih banyak memberikan porsi penyelamatan terhadap dunia usaha dan masyarakat rentan. "Banyak kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang tidak kecipratan dana PEN jatuh menjadi kelompok miskin baru, sehingga angka kemiskinan pun bertambah. Pun juga UMKM yang tidak menjadi sasaran program tersebut jatuh bangkrut," katanya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh komponen ekspor yang meningkat signifikan hingga 16,28%. Sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit menjadi primadona. "Ironinya tenaga kerja di sektor ini tidak sebanyak sektor UMKM dan pertanian, sehingga peningkatan ekspor komoditas ini juga tidak memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat," kata politikus PKB ini.

Fathan berharap agar ada terobosan kebijakan dari pemerintah, sehingga kue pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati secara merata. Salah satunya dengan peningkatkan akses kredit perbankan bagi kelompok menengah ke bawah. Menurutnya, mayoritas rumah tangga di Indonesia belum mampu menjangkau akses kredit sehingga meminimalkan potensi usaha.

Baca juga: Wapres Minta Penggunaan Anggraan Kemiskinan Harus Jitu

"Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2022 menyebutkan indeksnya literasi keuangan di Tanah Air hanya sebesar 49,68%. Padahal berbagai studi menyebutkan rumah tangga yang memiliki pengetahuan pada lembaga resmi penyedia pinjaman memiliki peluang kesejahteraan lebih baik," katanya.

Fathan meminta OJK sebagai regulator sektor keuangan bersama lembaga keuangan melakukan edukasi dan sosialisasi terkait solusi keuangan kepada masyarakat. Dengan demikian berbagai produk keuangan tersebut mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Azwar Anas membuat heboh setelah menyentil anggaran pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga. Dia menyebut anggaran hampir Rp500 triliun tapi penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Jokowi. Bahkan sebagian anggaran justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tapi tidak inline dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas dalam Sosialisasi Permen PANRB No 1/2023 di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Januari 2023.

Pernyataan itu membuat heboh. Karena itu selang sehari, Anas menjelaskan duduk perkaranya perihal serapan anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun kementerian/lembaga. Menurutnya, ia tak menyebut anggaran tersedot hanya untuk rapat dan studi banding kemiskinan, melainkan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal," katanya.

Ia mencontohkan studi banding soal kemiskinan, diseminasi program kemiskinan yang berulang kali di hotel. "Hal itu memang terjadi tapi bukan Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," kata Anas dalam keterangan tertulis, Minggu, 29 Januari 2023.