Gus Nabil: Jangan Ada Lagi Mafia Alat Kesehatan!

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mengingatkan jangan sampai ada mafia dalam pengadaan alat kesehatan .

Menurut dia, kualitas alat kesehatan produksi dalam negeri sudah bagus, berstanda internasional dan harganya lebih murah.

"Kita sudah sepakat alokasi 20 persen penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk alat kesehatan dalam negeri. Maka, jika nanti itu tidak tercapai atau tidak sesuai ekspektasi, maka harus dipertanyakan. Saya ingin sampaikan, jangan lagi ada mafia kesehatan. Di tengah pandemi Covid-19 ini, mari berbuat yang terbaik untuk negeri," kata pria yang biasa Gus Nabil ini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7/2020).

Pernyataan Nabil terkait perkembangan pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 nteng Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dibahas dalam rapat Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Riset dan Teknologi RI/ BRIN, Kepala BPOM, dan Dirut PT Bio Farma membahas penanganan Covid-19 dan pengelolaan riset di lintas kementerian.

( )

Gus Nabil juga mendorong peningkatan kualitas komunikasi publik BPOM dan lembaga lain. Selama ini, banyak yang mengeluh terkait dengan prosedur di BPOM, untuk uji obat atau produk kesehatan.

"Maka harus ada komunikasi publik yang baik dan komprehensif agar masyarakat tidak bingung dengan uji klinis, pra klinis, dan prosedur lain yang harus dijalankan secara ketat," tutur politikus PDIP ini.

Dia menyampaikan apresiasi tinggi kepada TNI-Polri yang fokus membantu penanganan Covid-19 dan penyiapan adaptasi budaya baru. Juga, pemerintah melalui Kemenristek dan Kemenkes harus melibatkan tenaga medis dari rumah sakit-rumah sakit dari lingkungan TNI-Polri untuk riset-riset lanjutan agar penanganan Covid-19 dan agenda penanganan kesehatan bisa berjalan seirama.

"Pemerintah harus alokasikan anggaran untuk bikin rumah sakit portable, yang bisa dibongkar pasang secara cepat dengan tim khusus dan tenaga medis yang disiapkan secara khusus. Hal ini penting untuk menjangkau kawasan terluar dan pedalaman, juga untuk antisipasi bencana pada masa mendatang," tuturnya.

Menurut dia, produk-produk riset dalam lintas bidang, dari Kemenristek dan lembaga-lembaga riset lainnya, harus diatur dengan skema agar muaranya bisa diimplementasikan. Baik digunakan untuk industri, maupun dalam eksekusi kebijakan secara nasional.

"Dengan demikian, riset-riset yang ada dan telah diselenggarakan oleh para peneliti kita, menjadi bermanfaat lebih luas," ujar Gus Nabil.