Pemerintah Sebut Hampir Seluruh Negara Alami Penurunan Indeks Persepsi Korupsi
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa hampir seluruh negara mengalami penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menyebutkan bahwa hampir seluruh negara mengalami penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022.
"Dan harus diketahui bahwa sekarang sudah ini hampir semua negara mengalami penurunan indeks persepsi korupsi termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan seterusnya itu turun juga," ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Dia mencontohkan Timor Leste yang memiliki nilai IPK yang lebih tinggi dari Indonesia. Menurut Mahfud, karena Timor Leste hanya diukur oleh empat lembaga survei.
"Karena hanya diukur dari empat lembaga survei, sedangkan kita delapan. Tapi nggak apa-apa itu hak dari TII untuk membuat agregasi dam kami menghargai upaya TII sebagai persepsi. Itu bukan fakta sehingga kami perbaiki juga dari sudut persepsi. Berterima kasih kami kepada TII," jelasnya.
Mahfud melanjutkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan satu langkah yang konkret tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut nantinya akan berdampak tidak adanya lagi tawar menawar secara lisan atau tatap muka.
"Sehingga nggak ada lagi tawar-menawar, apa lewat lisan, apa lewat. Di situ kalau mau proyek dengan Indonesia, ini pedomannya, siapa yang menang, ambil. Itu SPBE terutama untuk APBN. Dan dari SPBE itu, semua akan terkontrol setiap hari oleh pemerinrah pusat. Apa yang terjadi di daerah maupun di masing- masing kementerian lembaga," paparnya.
Diketahui, berdasarkan hasil pengukuran Transparency Internasional (TII), IPK Indonesia tahun 2022 turun drastis. Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.
"Dan harus diketahui bahwa sekarang sudah ini hampir semua negara mengalami penurunan indeks persepsi korupsi termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan seterusnya itu turun juga," ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Dia mencontohkan Timor Leste yang memiliki nilai IPK yang lebih tinggi dari Indonesia. Menurut Mahfud, karena Timor Leste hanya diukur oleh empat lembaga survei.
"Karena hanya diukur dari empat lembaga survei, sedangkan kita delapan. Tapi nggak apa-apa itu hak dari TII untuk membuat agregasi dam kami menghargai upaya TII sebagai persepsi. Itu bukan fakta sehingga kami perbaiki juga dari sudut persepsi. Berterima kasih kami kepada TII," jelasnya.
Mahfud melanjutkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan satu langkah yang konkret tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut nantinya akan berdampak tidak adanya lagi tawar menawar secara lisan atau tatap muka.
"Sehingga nggak ada lagi tawar-menawar, apa lewat lisan, apa lewat. Di situ kalau mau proyek dengan Indonesia, ini pedomannya, siapa yang menang, ambil. Itu SPBE terutama untuk APBN. Dan dari SPBE itu, semua akan terkontrol setiap hari oleh pemerinrah pusat. Apa yang terjadi di daerah maupun di masing- masing kementerian lembaga," paparnya.
Diketahui, berdasarkan hasil pengukuran Transparency Internasional (TII), IPK Indonesia tahun 2022 turun drastis. Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.
(kri)
Explore More