Pengamat: KSAD Dudung Tak Hadir Rapat di Komisi I, Tidak Usah Dipolitisasi

JAKARTA - Ketidakhadiran KSAD Jenderal Dudung Abdurahman dalam rapat kerja dengan KomisiI DPR RI, mestinya tidak perlu dipersoalkan lebih jauh. Bahkan jangan sampai dipolitisasi dan dibesar-besarkan.

"Jadi jangan sampai ketidakhadiran KSAD di rapat kerja KomisiI DPR dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu. Politik tentara itu politik negara, bukan politik praktis," ungkap analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, Sabtu (4/2/2023).

Menurutnya, ketidakhadiran KSAD sudah dilaporkan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Ketidakhadirannya, karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan.

"Kunjungan kerja KSAD Jenderal Dudung Abdurachman bertemu dengan KSAD Korea Selatan Jenderal Park Jeong Hwan juga bagian diplomasi militer yang cukup penting," kata Selamat Ginting.

Apalagi, kata Selamat Ginting, Angkatan Bersenjata Korea Selatan merupakan salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Mereka memiliki kekuatan personel yang dilaporkan 3.305.000 pada tahun 2020 (555.000 aktif dan 2.750.000 cadangan).

Menurutnya, di tengah ketidakpastian dunia dengan adanya konflik bersenjata antara Rusia melawan Ukraina, maka Indonesia juga perlu belajar dari militer Korea Selatan. Antara lain dalam program wajib militernya di tengah Kementerian Pertahanan (Kementan) RI sedang menjalankan program komponen cadangan.

"Kesempatan bagi delegasi Angkatan Darat Indonesia untuk bisa menggali kesiapsiagaan militer Korea Selatan dalam menghadapi perang. Apalagi hingga saat ini dua negara Korea (Selatan dan Utara) terus dalam siaga perang," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAS ini.

Mengenai ketidakhadiran KSAD, menurut Selamat Ginting, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) sudah diwakili oleh orang nomor dua, yakni Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.



"Kehadiran KSAD dalam rapat kerja di KomisiI DPR, bisa diwakili oleh Wakil KSAD. Namun kunjungan ke Korea Selatan bertemu KSAD Korea Selatan, tidak elok jika diwakilkan," ujar Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik UNAS ini.