KSAD Dudung Absen Rapat DPR, Wakil Ketua Komisi I Minta Jangan Dibesar-Besarkan
Sabtu, 04 Februari 2023 - 16:58 WIB
loading...
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Foto/Dok MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai absennya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan TNI pada Kamis, 2 Februari 2023 tidak perlu dibesar-besarkan. Abdul Kharis menjelaskan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah mengirimkan surat kepada Komisi I DPR tentang alasan KSAD Dudung berhalangan hadir pada rapat tersebut.
Apalagi, KSAD Dudung sudah wakilkan oleh Wakasad Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Subiyanto. “Panglima sudah kirim surat ke kita (terkait ketidakhadiran KSAD Dudung),” ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).
Menurutnya, bukan masalah KSAD Dudung absen dalam rapat dan tidak mendampingi Yudo Margono. Sebab, Dudung sudah menyampaikan laporan kepada Panglima TNI bahwa tidak bisa hadir pada rapat DPR karena ada kegiatan kunjungan kerja di luar negeri.
Baca juga: Absen Raker, KSAD Dudung Diminta Lebih Hormati DPR
Abdul Kharis berpendapat, jadwal rapat pembahasan Papua sebenarnya bisa digeser ke waktu lainnya. “Kepentingannya kalau memang ada komunikasi, misalnya ‘Bu Ketua pas kunjungan’ oke kalau gitu kita geser kapan. Kalau gitu saja beres, sehingga tidak perlu dipolitisir berlebihan itu,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Apalagi, KSAD Dudung sudah wakilkan oleh Wakasad Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Subiyanto. “Panglima sudah kirim surat ke kita (terkait ketidakhadiran KSAD Dudung),” ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).
Menurutnya, bukan masalah KSAD Dudung absen dalam rapat dan tidak mendampingi Yudo Margono. Sebab, Dudung sudah menyampaikan laporan kepada Panglima TNI bahwa tidak bisa hadir pada rapat DPR karena ada kegiatan kunjungan kerja di luar negeri.
Baca juga: Absen Raker, KSAD Dudung Diminta Lebih Hormati DPR
Abdul Kharis berpendapat, jadwal rapat pembahasan Papua sebenarnya bisa digeser ke waktu lainnya. “Kepentingannya kalau memang ada komunikasi, misalnya ‘Bu Ketua pas kunjungan’ oke kalau gitu kita geser kapan. Kalau gitu saja beres, sehingga tidak perlu dipolitisir berlebihan itu,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Lihat Juga :
