Disiplin Menurun, DPD Desak Evaluasi Total Strategi Penanganan Covid-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 09:56 WIB
loading...
A
A
A
Setelah itu, negara-negara itu mulai menata kembali kehidupan ekonomi dan sosialnya lewat pelonggaran pembatasan sosial. Dia menjelaskan masyarakat tidak boleh acuh akan bahaya virus Sars Cov-II atau kehilangan sense of crisis atas situasi ini.
“Sikap ini berpotensi lahir jika masyarakat terus berada dalam kondisi yang tidak pasti karena melihat upaya penanggulangan Covid-19 tidak menampakkan hasil signifikan. Untuk itu, perlu sinergi dan semangat baru yang semuanya bisa terjadi jika pemerintah mengevaluasi total strategi dan narasi penanggulangan Covid-19,” ujarnya, Rabu (15/7/2020).
Fahira menilai jika pada masa awal pandemi ini, pemerintah pusat melakukan tes massal, pelacakan, komunikasi publik yang baik, penggunaan teknologi informasi, dan mempersiapkan fasilitas kesehatan, kemungkinan besar Juli ini kasus positif sudah menurun. Bahkan bisa turun drastis.
Lonjakan kasus yang terjadi saat ini di beberapa daerah, menurutnya, bukan sepenuhnya tanggung jawab kepala daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, kebijakan kepala daerah dalam penanggulangan Covid-19 harus memperhatikan kebijakan pusat.
(Baca: Pemerintah Diminta Ubah New Normal Menjadi New Habit)
“Sikap ini berpotensi lahir jika masyarakat terus berada dalam kondisi yang tidak pasti karena melihat upaya penanggulangan Covid-19 tidak menampakkan hasil signifikan. Untuk itu, perlu sinergi dan semangat baru yang semuanya bisa terjadi jika pemerintah mengevaluasi total strategi dan narasi penanggulangan Covid-19,” ujarnya, Rabu (15/7/2020).
Fahira menilai jika pada masa awal pandemi ini, pemerintah pusat melakukan tes massal, pelacakan, komunikasi publik yang baik, penggunaan teknologi informasi, dan mempersiapkan fasilitas kesehatan, kemungkinan besar Juli ini kasus positif sudah menurun. Bahkan bisa turun drastis.
Lonjakan kasus yang terjadi saat ini di beberapa daerah, menurutnya, bukan sepenuhnya tanggung jawab kepala daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, kebijakan kepala daerah dalam penanggulangan Covid-19 harus memperhatikan kebijakan pusat.
(Baca: Pemerintah Diminta Ubah New Normal Menjadi New Habit)
Lihat Juga :
