Reshuffle Kabinet, Pengamat Bicara Sosok yang Berpeluang Diganti
loading...
Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin berfoto bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Isu reshuffle kabinet semakin santer terdengar dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah memanggil beberapa pimpinan partai politik (parpol) ke Istana Kepresidenan.
Pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila), Bendi Juantara menjelaskan, ada dua aspek yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet, yakni kinerja dan politik.
"Menteri yang kinerjanya turun dan sudah tidak lagi sejalan, peluang digantinya akan semakin besar,” kata Bendi, Senin (30/1/2022).
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila ini melihat pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin memiliki tantangan besar. Di tengah masa pemerintahan yang masih cukup panjang, Indonesia harus menghadapi ancaman resesi ekonomi, krisis pangan, dan energi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga masih menargetkan beberapa isu prioritas agar bisa segera diselesaikan. Mulai dari hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau, hingga digitalisasi ekonomi bagi UMKM.
"Dengan begitu Jokowi butuh menteri yang dapat membantunya menjalankan program kerja yang tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Rabu Pon, Partai Garuda Ungkap 3 Hal yang Mendasarinya
Dari sisi politik, Bendi menilai, reshuffle kabinet adalah konsekuensi dari koalisi Pilpres 2024 yang dibangun. Munculnya nama beberapa menteri dari partai koalisi yang akan diganti, menunjukkan sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan visi dan misi. Terlebih, bagi beberapa menteri lebih fokus mempersiapan Pemilu 2024.
"Potensi menteri yang diganti presiden secara politis menyasar pada menteri-menteri yang tidak lagi sejalan dengan visi misi presiden dan partai koalisi. Seperti tiga menteri dari Partai Nasdem. Menkominfo Johnny G Plate, Mentan SYL, dan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila), Bendi Juantara menjelaskan, ada dua aspek yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet, yakni kinerja dan politik.
"Menteri yang kinerjanya turun dan sudah tidak lagi sejalan, peluang digantinya akan semakin besar,” kata Bendi, Senin (30/1/2022).
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila ini melihat pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin memiliki tantangan besar. Di tengah masa pemerintahan yang masih cukup panjang, Indonesia harus menghadapi ancaman resesi ekonomi, krisis pangan, dan energi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga masih menargetkan beberapa isu prioritas agar bisa segera diselesaikan. Mulai dari hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau, hingga digitalisasi ekonomi bagi UMKM.
"Dengan begitu Jokowi butuh menteri yang dapat membantunya menjalankan program kerja yang tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Rabu Pon, Partai Garuda Ungkap 3 Hal yang Mendasarinya
Dari sisi politik, Bendi menilai, reshuffle kabinet adalah konsekuensi dari koalisi Pilpres 2024 yang dibangun. Munculnya nama beberapa menteri dari partai koalisi yang akan diganti, menunjukkan sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan visi dan misi. Terlebih, bagi beberapa menteri lebih fokus mempersiapan Pemilu 2024.
"Potensi menteri yang diganti presiden secara politis menyasar pada menteri-menteri yang tidak lagi sejalan dengan visi misi presiden dan partai koalisi. Seperti tiga menteri dari Partai Nasdem. Menkominfo Johnny G Plate, Mentan SYL, dan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar," katanya.
Explore More