Politikus PAN: Mendes Jangan Hanya Lempar Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Jum'at, 27 Januari 2023 - 07:50 WIB
loading...
Para kades saat berunjuk rasa di DPR menuntut perpanjangan masa jabata menjadi 9 tahun. Tuntutan tersebut dinilai perlu dikaji lebih mendalam. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan bahwa usulan perpajangan jabatan kepala desa dan merevisi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) itu, baru sekedar aspirasi, belum menjadi keputusan Komisi II DPR, apalagi DPR secara kelembagaan.
"Mereka menyampaikan hal itu (para kepala desa) untuk bisa diperjuangkan disalurkan dengan cara merevisi UU No.6 Tahun 2014. Jadi sebenarnya baru aspirasi yang kita tampung, belum ada keputusan," kata Guspardi Gaus dalam diskusi Gelora Talk yang berjudul "Aparat Desa Unjuk Aksi, DPR Beraksi, Ada Apa?" yang dikutip Kamis (26/1/2023).
Guspardi menegaskan, revisi UU No.6 Tahun 2014 tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 tetapi masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Jika ingin direvisi, adan Legislasi harus mengubah Prolegnas Proritas 2023 dan memasukkan revisi UU Desa.
"Jadi revisi UU Desa itu tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023, kalau mau dibahas ya harus direvisi Prolegnas Prioritasnya dan sampai sekarang belum ada pembahasan untuk merevisinya," tegas politikus PAN ini.
Baca juga: Asosiasi Kepala Desa Usulkan Perubahan Masa Jabatan dari 6 Menjadi 9 Tahun
Guspardi berharap agar Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan kajian mendalam dari berbagai aspek mengenai efektifitas perpanjangan jabatan kades 9 tahun, bukan sekadar melempar wacana dan membuat polemik.
"Mereka menyampaikan hal itu (para kepala desa) untuk bisa diperjuangkan disalurkan dengan cara merevisi UU No.6 Tahun 2014. Jadi sebenarnya baru aspirasi yang kita tampung, belum ada keputusan," kata Guspardi Gaus dalam diskusi Gelora Talk yang berjudul "Aparat Desa Unjuk Aksi, DPR Beraksi, Ada Apa?" yang dikutip Kamis (26/1/2023).
Guspardi menegaskan, revisi UU No.6 Tahun 2014 tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 tetapi masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Jika ingin direvisi, adan Legislasi harus mengubah Prolegnas Proritas 2023 dan memasukkan revisi UU Desa.
"Jadi revisi UU Desa itu tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023, kalau mau dibahas ya harus direvisi Prolegnas Prioritasnya dan sampai sekarang belum ada pembahasan untuk merevisinya," tegas politikus PAN ini.
Baca juga: Asosiasi Kepala Desa Usulkan Perubahan Masa Jabatan dari 6 Menjadi 9 Tahun
Guspardi berharap agar Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan kajian mendalam dari berbagai aspek mengenai efektifitas perpanjangan jabatan kades 9 tahun, bukan sekadar melempar wacana dan membuat polemik.
Lihat Juga :
