Akui Pengawasan Dana Kampanye Parpol Lemah, Bawaslu Singgung soal Audit
Selasa, 24 Januari 2023 - 16:20 WIB
loading...
A
A
A
"Nanti akan ada audit dana kampanye dari akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU," katanya.
Puadi menjelaskan, apabila anggota parpol terbukti menerima dana ilgela tersebut maka itu merupakan salah satu pelanggaran Pemilu. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 339.
"Jika nanti benar ada sumbangan dari pihak asing, maka itu merupakan pelanggaran pemilu. Karena tidak diperbolehkan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing," tuturnya.
Untuk informasi, dugaan adanya aliran dana Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan itu disampaikan oleh Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono.
"Memang fakta lapangan terkait GFC ini. Ada yang mencapai 1 triliun rupiah satu kasus. Dan itu alirannya ke mana? Ada yang ke anggota partai politik," katanya dalam Rapat Koordinasi bertema Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Pemilu Pilkada Bersih 2024, Kamis, (19/1/2023) di Jakarta Pusat.
Puadi menjelaskan, apabila anggota parpol terbukti menerima dana ilgela tersebut maka itu merupakan salah satu pelanggaran Pemilu. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 339.
"Jika nanti benar ada sumbangan dari pihak asing, maka itu merupakan pelanggaran pemilu. Karena tidak diperbolehkan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing," tuturnya.
Untuk informasi, dugaan adanya aliran dana Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan itu disampaikan oleh Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono.
"Memang fakta lapangan terkait GFC ini. Ada yang mencapai 1 triliun rupiah satu kasus. Dan itu alirannya ke mana? Ada yang ke anggota partai politik," katanya dalam Rapat Koordinasi bertema Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Pemilu Pilkada Bersih 2024, Kamis, (19/1/2023) di Jakarta Pusat.
(maf)
Lihat Juga :
