Sebut Polarisasi Wajar di Pemilu, Agum Gumelar: Tapi Jangan Separah 2019
Sabtu, 21 Januari 2023 - 13:20 WIB
loading...
Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar memberikan sambutan dalam Rakernas III IKAL Lemhannas di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2023). FOTO/MPI/CARLOS ROY FAJARTA
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyebut polarisasi merupakan hal yang wajar dalam pemilu . Sebab ada kontestasi atau persaingan lebih dari satu pasangan calon.
Namun Agum meminta kepada seluruh jajaran IKAL Lemhanas untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama pemilu. "IKAL Lemhannas sebagai katalisator keutuhan bangsa dan merupakan jati diri kita. Kita harus peduli dengan kondisi situasi bangsa. Harus berwawasan kebangsaan. Apa pun yang direncanakan semua harus demi kepentingan bangsa bukan partai politik," kata Agung dalam Rakernas III IKAL Lemhannas di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2023).
Pada 2019, kata mantan Danjen Kopassus ini, Indonesia mengalami pesta demokrasi yang sangat menegangkan, mengkhawatirkan, mengancam, membuat suasana tidak kondusif.
Baca juga: Bahaya Menikmati Polarisasi Identitas Menuju 2024
"Terjadi polarisasi di masyarakat, baik itu di TNI-Polri, bahkan di IKAL Lemhannas antara 01 dan 02. Tapi kita bersyukur itu semua sudah kita lalui. Kita bersyukur sudah melewati masa sulit seperti sekarang ini," katanya.
Agum menekan, saat ini kader IKAL harus bisa merajut persatuan, tidak ada lagi 01 atau 02. Semua pihak harus merajut persatuan dan kesatuan.
"Tugas berikutnya adalah mengawal perjalanan bangsa kepada cita-cita nasional. Mengawal pemerintahan terpilih dalam pesta demokrasi Pilpres 2019. Kita mengawal kepemimpinan Pak Jokowi sampai selesai di 2024," katanya.
Lemhannas, menurut Agum, penuh dengan para pemikir andal dalam mengawal pemerintahan. "Saat ini kita sudah memasuki 2023, dan tahun depan 2024 ada pesta demokrasi. Kita tidak ingin di 2024 terjadi seperti 2019. Kalau polarisasi wajar terjadi karena kandidatnya ada lebih dari satu paslon. Yang tidak wajar kalau salah satu kandidat hasilnya hanya 0%," kata Agum Gumelar.
Baca juga: Ramai Deklarasi Capres 2024, Fahri Hamzah Endus Polarisasi Mulai Marak
Ia berharap partai politik bisa memberi pemahaman kepada kader-kader untuk berkompetisi dengan sehat dan tidak menyebabkan kebencian antarsesama partai politik. "Kemudian KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, bersikap netral. Jangan seperti dahulu, KPUD ada berpihak salah satu pihak. Harus lebih profesional," katanya.
IKAL Lemhannas juga mengimbau kepada masyarakat pemegang hak suara dalam Pemilu 2024. "Kita harus bisa mendewasakan masyarakat dalam pesta demokrasi. Berbeda dalam memilih itu merupakan hal yang wajar. Begitu Pilpres selesai tidak ada lagi perbedaan. Harus dewasa dalam berdemokrasi. Kader IKAL harus bisa melakukan komunikasi dengan masyarakat luas. Pilpres 2024 pasti ramai dan ada polarisasi. Tapi jangan sampai terlalu parah seperti di 2019," kata Agum Gumelar.
Namun Agum meminta kepada seluruh jajaran IKAL Lemhanas untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama pemilu. "IKAL Lemhannas sebagai katalisator keutuhan bangsa dan merupakan jati diri kita. Kita harus peduli dengan kondisi situasi bangsa. Harus berwawasan kebangsaan. Apa pun yang direncanakan semua harus demi kepentingan bangsa bukan partai politik," kata Agung dalam Rakernas III IKAL Lemhannas di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2023).
Pada 2019, kata mantan Danjen Kopassus ini, Indonesia mengalami pesta demokrasi yang sangat menegangkan, mengkhawatirkan, mengancam, membuat suasana tidak kondusif.
Baca juga: Bahaya Menikmati Polarisasi Identitas Menuju 2024
"Terjadi polarisasi di masyarakat, baik itu di TNI-Polri, bahkan di IKAL Lemhannas antara 01 dan 02. Tapi kita bersyukur itu semua sudah kita lalui. Kita bersyukur sudah melewati masa sulit seperti sekarang ini," katanya.
Agum menekan, saat ini kader IKAL harus bisa merajut persatuan, tidak ada lagi 01 atau 02. Semua pihak harus merajut persatuan dan kesatuan.
"Tugas berikutnya adalah mengawal perjalanan bangsa kepada cita-cita nasional. Mengawal pemerintahan terpilih dalam pesta demokrasi Pilpres 2019. Kita mengawal kepemimpinan Pak Jokowi sampai selesai di 2024," katanya.
Lemhannas, menurut Agum, penuh dengan para pemikir andal dalam mengawal pemerintahan. "Saat ini kita sudah memasuki 2023, dan tahun depan 2024 ada pesta demokrasi. Kita tidak ingin di 2024 terjadi seperti 2019. Kalau polarisasi wajar terjadi karena kandidatnya ada lebih dari satu paslon. Yang tidak wajar kalau salah satu kandidat hasilnya hanya 0%," kata Agum Gumelar.
Baca juga: Ramai Deklarasi Capres 2024, Fahri Hamzah Endus Polarisasi Mulai Marak
Ia berharap partai politik bisa memberi pemahaman kepada kader-kader untuk berkompetisi dengan sehat dan tidak menyebabkan kebencian antarsesama partai politik. "Kemudian KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, bersikap netral. Jangan seperti dahulu, KPUD ada berpihak salah satu pihak. Harus lebih profesional," katanya.
IKAL Lemhannas juga mengimbau kepada masyarakat pemegang hak suara dalam Pemilu 2024. "Kita harus bisa mendewasakan masyarakat dalam pesta demokrasi. Berbeda dalam memilih itu merupakan hal yang wajar. Begitu Pilpres selesai tidak ada lagi perbedaan. Harus dewasa dalam berdemokrasi. Kader IKAL harus bisa melakukan komunikasi dengan masyarakat luas. Pilpres 2024 pasti ramai dan ada polarisasi. Tapi jangan sampai terlalu parah seperti di 2019," kata Agum Gumelar.
(abd)
Lihat Juga :
