Anggota DPR Nilai Esensi Perppu Cipta Kerja Jamin Kesejahteraan Buruh
loading...
Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menunjukkan keberpihakan terhadap buruh . Menurutnya, pro kontra atas terbitnya Perppu itu merupakan bagian dari dinamika terhadap sebuah kebijakan.
"Karena esensi Perppu ini adalah untuk menyempurnakan substansi dalam UU Cipta Kerja dan berupaya menjamin kesejahteraan buruh," kata Puteri, Jumat (20/1/2023).
Misalnya, kata politikus Partai Golkar ini, formula penghitungan upah minimum tidak hanya berdasarkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sehingga, terdapat fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan upah minimum sesuai kondisi perekonomian masing-masing daerah dan menjaga rasa keadilan serta keberpihakan bagi masyarakatnya.
Selain itu, lanjut dia, sesuai permintaan serikat buruh, kebijakan outsourcing juga sudah disesuaikan agar hanya berlaku bagi sektor tertentu, tidak terbuka luas seperti pada UU Cipta Kerja sebelumnya. “Sektor-sektornya kemudian akan diatur dalam peraturan pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, begitu pula bagi buruh yang terkena pemutusan hubugan kerja (PHK), Perppu Cipta Kerja justru memberikan perlindungan melalui ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 45% dari gaji untuk enam bulan dan dibekali pelatihan untuk reskilling.
"Kami harap kepastian hukum melalui penerbitan Perppu Cipta Kerja ini dapat segera terwujud. Artinya, Perppu ini dapat segera dilaksanakan dengan optimal melalui berbagai peraturan pelaksana yang diperlukan. Sehingga, dapat segera memberikan dampak positif bagi iklim investasi dan menjaga performa ekonomi Indonesia di tahun yang penuh tantangan ini," ungkapnya.
Diketahui, berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian 2023 bakal diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi. Pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian tersebut dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Perppu Cipta Kerja merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk diperbaiki sampai November 2023. Sedangkan kondisi saat ini dunia menghadapi ketidakpastian.
"Karena esensi Perppu ini adalah untuk menyempurnakan substansi dalam UU Cipta Kerja dan berupaya menjamin kesejahteraan buruh," kata Puteri, Jumat (20/1/2023).
Misalnya, kata politikus Partai Golkar ini, formula penghitungan upah minimum tidak hanya berdasarkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sehingga, terdapat fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan upah minimum sesuai kondisi perekonomian masing-masing daerah dan menjaga rasa keadilan serta keberpihakan bagi masyarakatnya.
Selain itu, lanjut dia, sesuai permintaan serikat buruh, kebijakan outsourcing juga sudah disesuaikan agar hanya berlaku bagi sektor tertentu, tidak terbuka luas seperti pada UU Cipta Kerja sebelumnya. “Sektor-sektornya kemudian akan diatur dalam peraturan pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, begitu pula bagi buruh yang terkena pemutusan hubugan kerja (PHK), Perppu Cipta Kerja justru memberikan perlindungan melalui ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 45% dari gaji untuk enam bulan dan dibekali pelatihan untuk reskilling.
"Kami harap kepastian hukum melalui penerbitan Perppu Cipta Kerja ini dapat segera terwujud. Artinya, Perppu ini dapat segera dilaksanakan dengan optimal melalui berbagai peraturan pelaksana yang diperlukan. Sehingga, dapat segera memberikan dampak positif bagi iklim investasi dan menjaga performa ekonomi Indonesia di tahun yang penuh tantangan ini," ungkapnya.
Diketahui, berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian 2023 bakal diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi. Pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian tersebut dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Perppu Cipta Kerja merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk diperbaiki sampai November 2023. Sedangkan kondisi saat ini dunia menghadapi ketidakpastian.
Explore More