Kalangan Muda Papua Diajak Optimalkan Potensi Daerahnya

JAKARTA - Kampanye isu kolonialisme di Papua yang terus dilakukan para aktivis dan pendukung kemerdekaan West Papua di dunia internasional diyakini tidak memiliki pengaruh signifikan.

Hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua bagian integral dari Indonesia. Kampanye isu tersebut didengungkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin Agus Kossay.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Ida Bagus Made Bimantara menegaskan, berbagai isu di Papua seutuhnya merupakan urusan dalam negeri, dan semua negara memahami dan menghormati posisi Indonesia.

“Hampir 99,5 persen pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia, hanya satu negara masih mempertanyakan yaitu Vanuatu,” ujar pria yang biasa disapa Sade itu dalam diskusi bertajuk Mengapa Isu Papua Diinternasionalisasi, Senin 13 Juli 2020.

( )

Sade menegaskan, Papua saat ini sudah bebas secara politik. Di sana sudah dijalankan pilkada, pilpres, hak otonomi khusus. Pemerintah pusat juga terus melakukan kebijakan afirmatif action dengan berupaya sekuat tenaga memenuhi hak dasar, termasuk hak asasi manusia.

Berbagai akses, lanjut dia, juga sepenuhnya diberikan. Antara lain menghadirkan BBM dengan harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun, layanan kesehatan dijalankan.
Sementara, kata dia, Benny Wenda yang terus mengampanyekan kemerdekaan Papua, sejatinya tidak pernah berkontribusi ke Papua, bahkan sebaliknya meminta donasi untuk terbang ke seluruh dunia, hingga memberi instuksi untuk membunuh pekerja pembangunan infrastruktur di Papua.

Dia memastikan, pemerintah bekerja keras menyelesaikan persoalan yang masih ada, bahkan bertindak tegas kepada tersanga ujaran kebencian terhadap Papua.
"Bahwa masih ada kendala, tidak bisa dipungkiri namun saat ini kondisi Papua terus semakin baik. Adapun kelompok separatis, justru tidak berkontribusi, dan memecah belah," tuturnya.

Menurut dia, tindakan kelompok tersebut juga sama dengan menista proses demokrasi yang sudah dijalankan rakyat Papua ketika memilih dalam pilkada, pilpres, memilih anggota DPR, yang notabene merupakan orang asli Papua.
Sementara kelompok separatis itu yang hidup di luar Papua, mengklaim dan seringkali mengatasnamakan seperti seorang raja. “Ini sangat meremehkan demokrasi, mereka hanya ingin meraih tujuan sempit di luar koridor demokrasi. Kita harus bersama bekerja demi kemakmuran Papua. Bekerja dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusian,” kata Sade.

Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas, Moksen Idris Sirfefa menambahkan, Papua memiliki masalah kompleks, memerlukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaiannya.