Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemendagri Libatkan Kemitraan

Kedua, sebagai umpan balik dan dasar untuk perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan. "Baik sektor layanan publik, meningkatkan efisiensi, pengelolaan anggaran dalam pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan iklim investasi di daerah," tuturnya.

Ketiga, masyarakat sipil mendapatkan umpan balik sebagai bahan acuan meningkatkan efektivitas peran warga dalam proses pembangunan. Hudori mengungkapkan tujuan keempat adalah agar sektor swasta lebih memahami dan mendapatkan umpan balik bagaimana dampak kinerja tata kelola mereka terhadap iklim investasi.

"Kelima, pembangunan berkelanjutan karena seluruh regulasi yang menjadi payung hukum dalam pembangunan daerah telah mengalami pembaruan," pungkasnya.