Pakar Hukum Soroti Mahalnya Biaya Sistem Proporsional Terbuka

Keresahan sosial lainnya banyak lagi caleg yang gagal hingga mengalami depresi, gangguan jiwa bahkan bunuh diri. “Biaya politik menjadi makin besar menjadikan para calon akhirnya rela berutang atau bahkan menggadaikan rumah dan barang-barang berharga lainnya demi kemenangan,” tandasnya.

Menurut Jimmy, secara faktual jika ditelusuri banyak anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPRD provinsi atau bahkan anggota DPR pusat telah menggadaikan SK jabatannya ke bank pascadilantik. “Coba saja dikonfirmasi para anggota DPR dan DPRD. Hal ini dilakukan demi membayar utang dari biaya yang telah dikeluarkan” tambahnya.

Sedangkan bagi pemilih, menurut Jimmy, mereka akan kembali kebingungan dalam pencoblosan karena adanya lima surat suara dalam waktu yang bersamaan. Surat suara presiden/wakil presiden, surat suara anggota DPR, surat suara anggota DPD, surat suara anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.Baca juga: Adu Kuat Partai Ummat dan PAN Berebut Suara di Kantong Sama

Belum lagi masing-masing surat suara calon DPR/DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota berisikan nama-nama yang begitu banyak. Akibatnya pemilih tidak menggunakan rasionalitasnya dalam memilih.

“Bisa saja akhirnya memilih karena melihat foto atau karena popular. Bisa juga pemilih nantinya bertindak yang mengakibatkan surat suara itu tidak sah,” tuturnya.