Makin Panas, Djarot PDIP Minta Nasdem Tarik Menteri dari Kabinet
Selasa, 03 Januari 2023 - 17:52 WIB
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat meminta Partai Nasdem menarik menteri-menterinya dari Kabinet Indonesia Maju. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dan Partai Nasdem memanas setelah Anies Baswedan ditetapkan sebagai calon presiden (capres) 2024 pilihan Nasdem. PDIP pun secara tegas meminta Nasdem menarik menteri-menterinya dari Kabinet Indonesia Maju.
Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat ketika ditanya alasan meminta Presiden Joko Widodo (Widodo) mengevaluasi dua menteri Nasdem. Keduanya adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidul dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu akan lebih baik, untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Baca juga: Jokowi Buka Sinyal Reshuffle Kabinet, Politikus PDIP Singgung 2 Menteri Nasdem
Djarot menyinggung soal pilihan politik Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024. Dia menilai kebijakan Anies merupakan antitesa dari Presiden Jokowi.
"Ya dikhawatirkan adalah apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 10 tahun, yang sudah seperti ini, ini akan tidak berlanjut kepada masa pemerintahan sesudahnya, siapa pun presidennya," katanya.
Sementara iut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Nasdem Ahmad Ali yakin menteri dari partainya tidak akan diganti oleh Presiden Jokowi. Keyakinan ini menyusul adanya sinyal dari Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet.
"Masak Nasdem mau dibuang di tengah jalan? Pak Jokowi tidak akan melakukan itu," kata Ali kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Anggota Komisi III DPR itu kembali menegaskan, partainya tidak akan melanggar komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024 mendatang. Menurutnya, Nasdem mendapatkan jatah kursi menteri sejak ada kerja sama politik dari awal. Jika memang benar akan ada evaluasi, maka hal itu atas dasar kepentingan kabinet, bukan karena urusan politik.
"Kalau ada kader Nasdem yang diganti, itu bukan urusan politik, urusan kabinet. Seperti memasukkan PAN itu kan hak prerogatif beliau. Itu bentuk komitmen pak Jokowi," ujarnya.
Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat ketika ditanya alasan meminta Presiden Joko Widodo (Widodo) mengevaluasi dua menteri Nasdem. Keduanya adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidul dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu akan lebih baik, untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Baca juga: Jokowi Buka Sinyal Reshuffle Kabinet, Politikus PDIP Singgung 2 Menteri Nasdem
Djarot menyinggung soal pilihan politik Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024. Dia menilai kebijakan Anies merupakan antitesa dari Presiden Jokowi.
"Ya dikhawatirkan adalah apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 10 tahun, yang sudah seperti ini, ini akan tidak berlanjut kepada masa pemerintahan sesudahnya, siapa pun presidennya," katanya.
Sementara iut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Nasdem Ahmad Ali yakin menteri dari partainya tidak akan diganti oleh Presiden Jokowi. Keyakinan ini menyusul adanya sinyal dari Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet.
"Masak Nasdem mau dibuang di tengah jalan? Pak Jokowi tidak akan melakukan itu," kata Ali kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Anggota Komisi III DPR itu kembali menegaskan, partainya tidak akan melanggar komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024 mendatang. Menurutnya, Nasdem mendapatkan jatah kursi menteri sejak ada kerja sama politik dari awal. Jika memang benar akan ada evaluasi, maka hal itu atas dasar kepentingan kabinet, bukan karena urusan politik.
"Kalau ada kader Nasdem yang diganti, itu bukan urusan politik, urusan kabinet. Seperti memasukkan PAN itu kan hak prerogatif beliau. Itu bentuk komitmen pak Jokowi," ujarnya.
(abd)
tulis komentar anda