Jokowi Buka Sinyal Reshuffle Kabinet, Politikus PDIP Singgung 2 Menteri Nasdem
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Djarot Syaiful Hidayat menyebut ada dua menteri dari Partai Nasdem yang perlu dievaluasi kinerjanya. Hal ini disampaikan menanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang reshuffle kabinet .
Djarot awalnya mengatakan, Jokowi sebagai presiden memiliki hak untuk melakukan evaluasi di kabinetnya. Evaluasi kinerja ini perlu dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan presiden.
"Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," katanya, Sabtu (24/12/2022).
Mantan Wakil Gubenur DKI Jakarta itu memberikan salah satu contoh yang perlu dievaluasi. Djarot merasa prihatin adanya kebijakan impor beras di tengah panen raya. "Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit petani," ujarnya.
Karena itu, dia berpendapat agar para menteri yang kinerjanya dianggap menghambat program-program presiden dilakukan evaluasi. Dalam kesempatan itu juga, Djarot menyinggung sejumlah menteri yang perlu masuk dalam daftar evaluasi presiden.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," tuturnya.
Baca juga: Nasdem Siap Terima Situasi Jika Menterinya Di-reshuffle Jokowi
Meski begitu, Djarot memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinetnya. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif dari kepala negara. "Apakah perlu adanya reshuffle atau tidak, tapi itu pun demi kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Untuk diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar yang turut disebutkan Djarot tersebut merupakan kader Partai Nasdem.
Djarot awalnya mengatakan, Jokowi sebagai presiden memiliki hak untuk melakukan evaluasi di kabinetnya. Evaluasi kinerja ini perlu dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan presiden.
"Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," katanya, Sabtu (24/12/2022).
Mantan Wakil Gubenur DKI Jakarta itu memberikan salah satu contoh yang perlu dievaluasi. Djarot merasa prihatin adanya kebijakan impor beras di tengah panen raya. "Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit petani," ujarnya.
Karena itu, dia berpendapat agar para menteri yang kinerjanya dianggap menghambat program-program presiden dilakukan evaluasi. Dalam kesempatan itu juga, Djarot menyinggung sejumlah menteri yang perlu masuk dalam daftar evaluasi presiden.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," tuturnya.
Baca juga: Nasdem Siap Terima Situasi Jika Menterinya Di-reshuffle Jokowi
Meski begitu, Djarot memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinetnya. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif dari kepala negara. "Apakah perlu adanya reshuffle atau tidak, tapi itu pun demi kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Untuk diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar yang turut disebutkan Djarot tersebut merupakan kader Partai Nasdem.
(abd)