Ketua KPK Firli Bahuri Perintahkan Anak Buah Gencarkan Operasi Tangkap Tangan
Selasa, 27 Desember 2022 - 12:43 WIB
Firli juga meminta kepada jajarannya untuk bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. UU tersebut menegaskan bahwa KPK dalam bekerja tak terpengaruh dengan kekuasaan manapun.
"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun. Dan KPK tidak tunduk kepada siapa pun," kata Firli.
Instruksi ini Firli ini seakan menjawab pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai langkah KPK dalam membasmi tindak kejahatan korupsi dengan metode OTT kurang efektif.
"Kita enggak usah bicara korupsi ke mana-mana dulu lah, OTT segala macam itu. OTT kan jelek buat kita," tukasnya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Menurut dia, dalam memberantas korupsi perlu adanya sistem yang efektif. Luhut menyontohkan, dalam pengadaan barang kebutuhan di instansi pemerintah dan BUMN, terdapat sistem E-katalog yang dapat meminimalisasi atau mencegah tindak korupsi.
"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun. Dan KPK tidak tunduk kepada siapa pun," kata Firli.
Instruksi ini Firli ini seakan menjawab pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai langkah KPK dalam membasmi tindak kejahatan korupsi dengan metode OTT kurang efektif.
"Kita enggak usah bicara korupsi ke mana-mana dulu lah, OTT segala macam itu. OTT kan jelek buat kita," tukasnya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Menurut dia, dalam memberantas korupsi perlu adanya sistem yang efektif. Luhut menyontohkan, dalam pengadaan barang kebutuhan di instansi pemerintah dan BUMN, terdapat sistem E-katalog yang dapat meminimalisasi atau mencegah tindak korupsi.
Lihat Juga :