Ketua KPK Firli Bahuri Perintahkan Anak Buah Gencarkan Operasi Tangkap Tangan
Selasa, 27 Desember 2022 - 12:43 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan sambutan dalam acara Hari Bhakti ke-20 KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022). FOTO/MPI/ARIE DWI SATRIO
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Firli Bahuri memerintahkan kepada anak buahnya di Deputi Penindakan untuk gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ). Sebab, Firli melihat tugas KPK akan semakin berat ke depannya.
Demikian disampaikan Firli Bahuri saat memberikan sambutan dalam acara Hari Bhakti ke-20 KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022). Seluruh pegawai KPK turut datang memperingati Hari Bhakti ke-20 KPK tersebut.
"Mengingat tugas-tugas KPK di waktu-waktu yang akan datang akan semakin berat, maka saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan," kata Firli, Selasa (27/12/2022).
Baca juga: Sebut OTT KPK Kurang Efektif Basmi Korupsi, Luhut Tekankan Digitalisasi
Firli juga meminta kepada jajarannya untuk bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. UU tersebut menegaskan bahwa KPK dalam bekerja tak terpengaruh dengan kekuasaan manapun.
"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun. Dan KPK tidak tunduk kepada siapa pun," kata Firli.
Instruksi ini Firli ini seakan menjawab pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai langkah KPK dalam membasmi tindak kejahatan korupsi dengan metode OTT kurang efektif.
"Kita enggak usah bicara korupsi ke mana-mana dulu lah, OTT segala macam itu. OTT kan jelek buat kita," tukasnya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Menurut dia, dalam memberantas korupsi perlu adanya sistem yang efektif. Luhut menyontohkan, dalam pengadaan barang kebutuhan di instansi pemerintah dan BUMN, terdapat sistem E-katalog yang dapat meminimalisasi atau mencegah tindak korupsi.
Manfaat lainnya adalah meningkatkan perekonomian Indonesia, terlebih lagi bagi para pelaku UMKM yang menjajakan barangnya di E-katalog.
"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main. Dan kalau semua sudah digital, tidak akan ada lagi OTT," tandas purnawirawan jenderal TNI itu.
Lebih lanjut Luhut menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai salah satu upaya memajukan Indonesia. "Kalau negeri kita ingin maju, kuncinya bukan di investasi, tapi dari penggunaan produk dalam negeri ini," katanya.
Demikian disampaikan Firli Bahuri saat memberikan sambutan dalam acara Hari Bhakti ke-20 KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022). Seluruh pegawai KPK turut datang memperingati Hari Bhakti ke-20 KPK tersebut.
"Mengingat tugas-tugas KPK di waktu-waktu yang akan datang akan semakin berat, maka saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan," kata Firli, Selasa (27/12/2022).
Baca juga: Sebut OTT KPK Kurang Efektif Basmi Korupsi, Luhut Tekankan Digitalisasi
Firli juga meminta kepada jajarannya untuk bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. UU tersebut menegaskan bahwa KPK dalam bekerja tak terpengaruh dengan kekuasaan manapun.
"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun. Dan KPK tidak tunduk kepada siapa pun," kata Firli.
Instruksi ini Firli ini seakan menjawab pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai langkah KPK dalam membasmi tindak kejahatan korupsi dengan metode OTT kurang efektif.
"Kita enggak usah bicara korupsi ke mana-mana dulu lah, OTT segala macam itu. OTT kan jelek buat kita," tukasnya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Menurut dia, dalam memberantas korupsi perlu adanya sistem yang efektif. Luhut menyontohkan, dalam pengadaan barang kebutuhan di instansi pemerintah dan BUMN, terdapat sistem E-katalog yang dapat meminimalisasi atau mencegah tindak korupsi.
Manfaat lainnya adalah meningkatkan perekonomian Indonesia, terlebih lagi bagi para pelaku UMKM yang menjajakan barangnya di E-katalog.
"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main. Dan kalau semua sudah digital, tidak akan ada lagi OTT," tandas purnawirawan jenderal TNI itu.
Lebih lanjut Luhut menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai salah satu upaya memajukan Indonesia. "Kalau negeri kita ingin maju, kuncinya bukan di investasi, tapi dari penggunaan produk dalam negeri ini," katanya.
(abd)
tulis komentar anda