Menuju Tahun Kontestasi dan Peran Elite Politik

Hal yang harus dicermati adalah bagaimana proses demokratik itu akan berjalan dengan baik dan bukan justru menjadi penyebab kemunduran bagi kualitas demokrasi kita. Demokrasi kita itu sendiri saat ini memang mengalami banyak cobaan dan kritikan. Dan, sejatinya tidak mudah untuk benar-benar dapat mendukung prosesi pemilu dan kampanye yang demokratik. Potensi gesekan baik horizontal maupun vertikal demikian besar.

Kehidupan politik kita berpotensi akan menjadi sebuah “pasar bebas” dengan banyak kontestasi yang sangat membahayakan keutuhan bangsa jika tidak dikelola dengan tepat. Namun the show must go on. Karena walau bagaimana pun kampanye merupakan konsekuensi pemilu, di mana pemilu itu sendiri adalah bagian dari esensi demokrasi yang harus dilakukan.

Tugas kita semua dengan demikian memastikan bahwa demokrasi jangan sampai menjadi semakin terpuruk di tengah hangatnya kontestasi antarkontestan dan kandidat di tahun depan. Demokrasi kita tidak boleh menjadi mentah, karena pemilunya menjadi demikian manipulatif, yakni sekadar alat untuk memukul kalangan yang berbeda pandangan atau terbajak lagi oleh kepentingan oligarki.

Lebih buruk dari itu, pemilu yang seharusnya menjadi sebuah selebrasi aspirasi anak bangsa justru terjerembab menjadi persaingan emosional yang memperlemah soliditas bangsa. Di sinilah tahapan kampanye yang akan banyak terjadi di tahun depan harus dijaga. Dan ini jelas memerlukan kesadaran dan keikutsertaan semua pihak.

Peran Elite Politik

Di antara pihak yang berkepentingan dan turut mempengaruhi itu adalah elite politik yang merupakan bagian dari kepemimpinan nasional. Dalam situasi menjelang ajang besar seperti pemilu elite politik (yang terutama terdiri dari elite pemerintahan dan partai politik) adalah kunci. Di sini diperlukan kepemimpinan yang berkarakter negarawan, yakni sebuah kepemimpinan yang berkomitmen menjadi kepentingan bangsa sebagai tujuan utamanya.

Sebuah kepemimpinan yang merangkul setiap kalangan dan memberlakukannya secara adil sebagai bagian anak bangsa. Juga sebuah kepemimpinan yang mau mendengar kepentingan banyak pihak, termasuk berbagai masukan dan kritik terhadap kebijakan umum maupun hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kampanye.

Robert Dahl (1970) mengatakan bahwa partisipasi merupakan elemen penting dalam demokrasi, di mana rakyat turut serta dalam proses pembentukan pemerintahan, jalannya pemerintahan, kontrol terhadap kekuasaan dan evaluasi. Oleh karenanya kepemimpinan nasional harus mampu menjaga hakikat partisipasi seluas-luasnya yang diekspresikan pada pelaksanaan pemilu sebagai momen konstitusional dalam rangka implementasi demokrasi.

Sehubungan dengan itu, selain turut memastikan berjalannya hak memilih universal, setidaknya ada beberapa hal yang elite pemerintah dan parpol dapat lakukan di masa-masa krusial itu untuk meningkatkan makna dan mutu pemilu sekaligus mencegah potensi negatif yang mungkin muncul pada 2023.

Pertama, pemerintah dan parpol harus turut menyebarluaskan semangat “pemilu-konstitusional” sebagai ajang pemilihan kepemimpinan bangsa yang regular dan sah. Mereka harus menjadikan 2023 sebagai periode edukasi politik yang menyeluruh dan konkret kepada seluruh masyarakat.