Komisi III DPR Desak Polda dan Kejati Babel Usut Tuntas RKAB Bermasalah
Jum'at, 10 Juli 2020 - 18:43 WIB
Komisi III DPR mendesak Kejati dan Polda Bangka Belitung (Babel) mengusut tuntas penerbitan RKAB bermasalah. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Bangka Belitung (Babel) mengusut tuntas kejanggalan pemberian fasilitas persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) kepada tiga perusahaan smelter peleburan biji timah, yakni PT Bukit Timah, PT Prima Timah Utama (PTU) dan PT Biliton Inti Perkasa (BIP).
DPR menduga telah terjadi intervensi dari oknum perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes) terhadap Gubernur Babel dan Ketua DPRD Babel dalam kasus ini. “Polda Babel dan Kejati Babel harus mengusut tuntas dugaan praktik melawan hukum ini,” tandas Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh, Khairul Saleh dalam keterangan tertulisnya Jumat (10/7/2020). (Baca juga: DPR Rapat di Gedung KPK, Bambang Widjojanto: Kenapa Dilakukan Secara Tertutup?)
Dia menjelaskan, RKAB tersebut diterbitkan oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman belum lama ini sehingga ketiga perusahaan tersebut bisa mengekspor hasil produksinya. Padahal pada 2018, ketiga perusahaan tersebut tidak lolos mendapatkan izin RKAB karena berbagai permasalahan. Khairul Saleh menilai proses mendapatkan RKAB tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. “Perusahaan tersebut tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Saya minta di usut tuntas oleh Kejati dan Kapolda,” katanya. (Baca juga: Djoko Tjandra Punya e-KTP, Komisi III DPR: Sangat Memalukan)
Alasan dikeluarkannya izin RKAB tiga smelter tersebut menurut Plt Kepala Dinas ESDM Babel Amir Syahbana yakni untuk menghidupkan sektor ekonomi akibat dampak Covid-19. Namun, Khairul Saleh menegaskan penerbitan RKAB harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Ketiga smelter tersebut saat ini sudah mengajukan uji sampling timah ke Surveyor Indonesia (SI). Namun baru sampai pada tahap pengecekan dokumen, belum sampai pada tahap pemeriksaan. Pasalnya, pihak surveyor SI akan melihat dulu apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) atau belum. Apabila sudah sesuai kegiatan eskpor baru dapat dilakukan.
DPR menduga telah terjadi intervensi dari oknum perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes) terhadap Gubernur Babel dan Ketua DPRD Babel dalam kasus ini. “Polda Babel dan Kejati Babel harus mengusut tuntas dugaan praktik melawan hukum ini,” tandas Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh, Khairul Saleh dalam keterangan tertulisnya Jumat (10/7/2020). (Baca juga: DPR Rapat di Gedung KPK, Bambang Widjojanto: Kenapa Dilakukan Secara Tertutup?)
Dia menjelaskan, RKAB tersebut diterbitkan oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman belum lama ini sehingga ketiga perusahaan tersebut bisa mengekspor hasil produksinya. Padahal pada 2018, ketiga perusahaan tersebut tidak lolos mendapatkan izin RKAB karena berbagai permasalahan. Khairul Saleh menilai proses mendapatkan RKAB tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. “Perusahaan tersebut tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Saya minta di usut tuntas oleh Kejati dan Kapolda,” katanya. (Baca juga: Djoko Tjandra Punya e-KTP, Komisi III DPR: Sangat Memalukan)
Alasan dikeluarkannya izin RKAB tiga smelter tersebut menurut Plt Kepala Dinas ESDM Babel Amir Syahbana yakni untuk menghidupkan sektor ekonomi akibat dampak Covid-19. Namun, Khairul Saleh menegaskan penerbitan RKAB harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Ketiga smelter tersebut saat ini sudah mengajukan uji sampling timah ke Surveyor Indonesia (SI). Namun baru sampai pada tahap pengecekan dokumen, belum sampai pada tahap pemeriksaan. Pasalnya, pihak surveyor SI akan melihat dulu apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) atau belum. Apabila sudah sesuai kegiatan eskpor baru dapat dilakukan.
Lihat Juga :