KUHP Baru Picu Pro dan Kontra, Wakil Ketua MPR: Perlu Dibuka Ruang Diskusi

Dalam KUHP yang baru, Fatia berpendapat,pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak bisa diadili karena ada pembatasan masa kedaluwarsa penuntutan kasus.

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur berpendapat HAM adalah jantung dari konstitusi dan warga negara sehingga bila saat ini ada anak bangsa terkekang HAM-nya harus dipertanyakan. “Perhatian dunia terhadap Indonesia pascadisahkannya KUHP yang baru karena ada kekhawatiran pelaksanaan demokrasi di Tanah Air semakin buruk,” katanya.

Bahkan, berdasarkan sejumlah survey masyarakat saat ini semakin takut dalam berpendapat. Kasus revisi UU ITE yang baru dilakukan setelah 14 tahun diundangkan, seharusnya bisa dilakukan terhadap KUHP baru yang masih memiliki banyak kekurangan.

“Penyampaian masukan yang konsisten dari masyarakat sipil terkait revisi KUHP yang baru harus dilakukan, agar semakin banyak pihak yang memahami adanya kekurangan dalam KUHP yang baru, sehingga bisa segera diperbaiki demi acuan hukum pidana yang berkeadilan dan mampu melindungi HAM setiap warga negara,” katanya.