Kepala BPIP Yudian Wahyudi Sebut Natuna Daerah Perbatasan yang Kokoh dan Pancasilais

Mantan Rektor UIN Yogyakarta ini mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional menyebutkan bahwa wilayah perbatasan menjadi pusat kegiatan strategis nasional, yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan, di mana usaha dan atau kegiatannya berdampak besar terhadap kondisi geopolitis dan pertahanan keamanan nasional serta regional.

"Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antarnegera (internasional)," tegasnya.

Yudian menjelaskan, modernisasi wilayah perbatasan tidak selalu diterjemahkan dalam pengertian fiscal dan teknis. Modernisasi wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan resources karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan maupun daratan di perbatasan memiliki potensi sumber daya kelautan yang dapat dikembangkan secara ekonomi perbatasan.

"Dengan begitu sebagai warga negara yang religius sekaligus nasionalis kita juga dituntut mampu menafsirkan posisi agama dan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Pentingnya posisi Maqashidus Syariah dan kaitan Pancasila sebagai Ijma’/Konsensus Kebangsaan. Sehingga keharmonisan Pancasila bisa terwujud," tuturnya.

Sementara itu Bupati Natuna yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda mengatakan Pancasila merupakan ideologi negara sebagai sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dia mengatakan, Pancasila sebagai ideologi negara yang secara luas merupakan visi arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.