Forum Nasional Stunting 2022, Wapres Targetkan Stunting Turun Jadi 14% pada 2024
Selasa, 06 Desember 2022 - 20:44 WIB
Dalam arahannya, Wapres Ma’ruf Amin menyatakan prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021. Meskipun tren penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir sudah positif tetap diperlukan penanganan beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai. Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.
“Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan,” tegas Wapres, Selasa (6/12/2022).
Lebih jauh, Wapres meminta kepada para gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta para pemimpin kepala daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader.
“Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” jelas Wapres.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan mengenai perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada 2022, di antaranya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kegiatan lainnya adalah praktik Tim Pendamping Keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.
Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3%.
“Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14%,” harapnya.
“Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan,” tegas Wapres, Selasa (6/12/2022).
Lebih jauh, Wapres meminta kepada para gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta para pemimpin kepala daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader.
“Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” jelas Wapres.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan mengenai perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada 2022, di antaranya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kegiatan lainnya adalah praktik Tim Pendamping Keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.
Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3%.
“Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14%,” harapnya.
Lihat Juga :