Sekjen PDIP Sebut Kebenaran Sejarah Ditunggangi Politik

JAKARTA - PDI Perjuangan mencermati dengan seksama berbagai bentuk kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar pikir. Belajar dari filsafat dan tata nilai yang hidup di masyarakat, serta rekam jejak sejarah peradaban bangsa, Indonesia adalah bangsa terbuka, pelopor kemajuan dan memiliki peninggalan sejarah yang menjadi salah satu keajaiban dunia.

"Kini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Kamis (9/7/2020). (Baca juga: Dicopot dari Pimpinan Baleg, Ini Reaksi Rieke Diah Pitaloka)

Hasto menuturkan, isu penggantian ideologi Pancasila misalnya. Menurut dia, Pancasila sebagai ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan mendasari pembentukan konstitusi, dalam konstruksi meta legal itu Pancasila termaktub di pembukaan UUD 1945. Maka, Pancasila sebagai filsafat telah hidup dalam sanubarinya rakyat. Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final.



"Karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar sama saja dengan pembodohan nalar publik. Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa," tutur dia. (Baca juga: PDIP Copot Rieke untuk Pastikan RUU HIP dan Cipta Kerja Berlanjut)

Bagi Hasto, yang harus dipahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, memberikan arah dan seharusnya sebagai skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila tersebut di dalam seluruh kehidupan, termasuk berlomba menebar kebaikan untuk rakyat serta membangun masa depan bangsa agar lebih makmur dan lebih berkeadilan.

”Kita juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia

Karena itulah mengingat ideologi itu menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa, maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu. ”Ekstrem kiri dan ekstrem kanan jelas bertentangan dengan Pancasila," ujar Politikus asal Yogyakarta ini menandaskan.