Soal Batas ZEE dengan Vietnam, Indonesia Jangan Sampai Kehilangan Wilayah Laut
Jum'at, 02 Desember 2022 - 21:16 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tentang pentingnya perundingan terkait batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pentingnya perundingan terkait batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Hal ini ditegaskan Jokowi saat pertemuan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Bui Thanh Son beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Bapak Presiden mengatakan, penting bagi kedua negara untuk menetapkan target baru untuk beberapa tahun ke depan. Ini nanti akan kita bahas pada saat pertemuan kedua menteri luar negeri," ujar Menlu Retno Marsudi seperti dikutip website setneg, Jumat (2/12/2022).
Merespons hal ini, Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (Koral) menegaskan, ada beberapa kerugian yang diterima Indonesia jika pemberian konsesi ke Vietnam.
Kerugian kedua kata dia adalah, kerugian yang dihadapi oleh nelayan. Wilayah tangkap nelayan Indonesia dipersempit. Mida Saragih jelaskan, nelayan Indonesia sudah cukup sulit dalam menjaring ikan yang kerap kali 'dibagi' dengan pencuri-pencuri ikan dari kapal ikan asing, termasuk Vietnam.
"Sekarang, bak tercoreng arang di muka, Indonesia justru berpotensi menyerahkan wilayah perairan ke pihak yang sering mencuri di perairannya," tegasnya.
"Tentunya hal ini bukan hanya akan merugikan, tetapi juga akan menorehkan rasa sakit hati dan hilangnya rasa kepercayaan nelayan lokal terhadap pemerintah Indonesia," tambahnya.
Mida Saragih menyampaikan, sudah menjadi pengetahuan bersama, nelayan asal Vietnam merupakan salah satu pelaku IUUF di perairan Indonesia yang acap kali tertangkap Bakamla, bahkan ketika memproses perundingan, kapal Vietnam pun tidak menahan diri dengan terus masuk ZEE Indonesia. Secara terang-terangan kata dia, pemerintah Vietnam tidak menghormati kedaulatan Indonesia.
"Jika kemudian wilayah kedaulatan Indonesia dipersempit di laut, maka tentunya sejumlah besar area yang berpindah tangan secara kedaulatan, tidak akan lagi dapat dipergunakan untuk keuntungan Indonesia," jelasnya.
"Termasuk di dalamnya segala aktivitas perikanan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia. Pencapaian diplomatik dengan mengorbankan kesejahteraan nelayannya yang selama ini menyumbang devisa negara tidak masuk akal," tambah Mida Saragih.
"Bapak Presiden mengatakan, penting bagi kedua negara untuk menetapkan target baru untuk beberapa tahun ke depan. Ini nanti akan kita bahas pada saat pertemuan kedua menteri luar negeri," ujar Menlu Retno Marsudi seperti dikutip website setneg, Jumat (2/12/2022).
Merespons hal ini, Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (Koral) menegaskan, ada beberapa kerugian yang diterima Indonesia jika pemberian konsesi ke Vietnam.
Kerugian kedua kata dia adalah, kerugian yang dihadapi oleh nelayan. Wilayah tangkap nelayan Indonesia dipersempit. Mida Saragih jelaskan, nelayan Indonesia sudah cukup sulit dalam menjaring ikan yang kerap kali 'dibagi' dengan pencuri-pencuri ikan dari kapal ikan asing, termasuk Vietnam.
"Sekarang, bak tercoreng arang di muka, Indonesia justru berpotensi menyerahkan wilayah perairan ke pihak yang sering mencuri di perairannya," tegasnya.
"Tentunya hal ini bukan hanya akan merugikan, tetapi juga akan menorehkan rasa sakit hati dan hilangnya rasa kepercayaan nelayan lokal terhadap pemerintah Indonesia," tambahnya.
Mida Saragih menyampaikan, sudah menjadi pengetahuan bersama, nelayan asal Vietnam merupakan salah satu pelaku IUUF di perairan Indonesia yang acap kali tertangkap Bakamla, bahkan ketika memproses perundingan, kapal Vietnam pun tidak menahan diri dengan terus masuk ZEE Indonesia. Secara terang-terangan kata dia, pemerintah Vietnam tidak menghormati kedaulatan Indonesia.
"Jika kemudian wilayah kedaulatan Indonesia dipersempit di laut, maka tentunya sejumlah besar area yang berpindah tangan secara kedaulatan, tidak akan lagi dapat dipergunakan untuk keuntungan Indonesia," jelasnya.
"Termasuk di dalamnya segala aktivitas perikanan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia. Pencapaian diplomatik dengan mengorbankan kesejahteraan nelayannya yang selama ini menyumbang devisa negara tidak masuk akal," tambah Mida Saragih.
(maf)
tulis komentar anda