Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
Sabtu, 19 November 2022 - 15:29 WIB
Kasus gagal ginjal akut yang saat ini tengah diusut dinilai sudah seharusnya dari BPOM tidak lepas tanggung jawab. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Kasus gagal ginjal akut yang saat ini tengah diusut sudah seharusnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak lepas tanggung jawab. Pandangan ini disampaikan oleh Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Azmi Syahputra.
Kata Azmi, BPOM agar bertanggung jawab terkait kasus cemaran larutan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup yang mengakibatkan penyakit gagal ginjal akut pada anak.
"BPOM juga semestinya ditarik sebagai pihak yang turut bertanggung jawab karena mengacu pada teori sebab akibat (kausalitas). BPOM juga berkontribusi menjadi faktor musabab yang tidak dapat dihilangkan perannya," kata Azmi Syahputra dalam keterangannya, Sabtu (19/11/2022).
Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut Berikan Banyak Pelajaran Penting
Azmi menilai, tanpa kehadiran dan fungsi BPOM, maka obat-obatan tersebut tidak bisa beredar, bahkan bisa berdampak obat tersambung mempunyai kandungan yang membahayakan jiwa bagi anak anak, sehingga BPOM dapat dipersalahakan karena ikut berbuat kelalaian.
Sebab inilah tupoksi BPOM yang seharusnya dijalankan, jadi kalau secara nyata ditemukan ada penyimpangan dalam tugas dan fungsi BPOM, maka lembaga yang dipimpin Penny K Lukito ini, dapat dimintai pertanggung jawaban dan bisa dikenakan pidana.
"Sebab dalam hal ini adalah tupoksi BPOM yang seharusnya ia lakukan, jadi kalau nyata ditemukan ada penyimpangan dalam tugas dan fungsi BPOM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 maka berlaku pulalah pertanggungjawaban dan aturan pidana bagi unit BPOM yang membidangi pengawasan obat, pengawasan produksi, pengawasan distribusi, baik sebelum beredar maupun selama beredar," terang Azmi.
Sebelumnya, penyidik dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah menetapkan dua perusahaan farmasi sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan dua tersangka tersebut adalah PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical.
"Kedua korporasi ini diduga melakukan tindak pidana memproduksi obat atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu," ujar Dedi dalam keterangan resmi, Kamis (17/11/2022).
Kata Azmi, BPOM agar bertanggung jawab terkait kasus cemaran larutan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup yang mengakibatkan penyakit gagal ginjal akut pada anak.
"BPOM juga semestinya ditarik sebagai pihak yang turut bertanggung jawab karena mengacu pada teori sebab akibat (kausalitas). BPOM juga berkontribusi menjadi faktor musabab yang tidak dapat dihilangkan perannya," kata Azmi Syahputra dalam keterangannya, Sabtu (19/11/2022).
Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut Berikan Banyak Pelajaran Penting
Azmi menilai, tanpa kehadiran dan fungsi BPOM, maka obat-obatan tersebut tidak bisa beredar, bahkan bisa berdampak obat tersambung mempunyai kandungan yang membahayakan jiwa bagi anak anak, sehingga BPOM dapat dipersalahakan karena ikut berbuat kelalaian.
Sebab inilah tupoksi BPOM yang seharusnya dijalankan, jadi kalau secara nyata ditemukan ada penyimpangan dalam tugas dan fungsi BPOM, maka lembaga yang dipimpin Penny K Lukito ini, dapat dimintai pertanggung jawaban dan bisa dikenakan pidana.
"Sebab dalam hal ini adalah tupoksi BPOM yang seharusnya ia lakukan, jadi kalau nyata ditemukan ada penyimpangan dalam tugas dan fungsi BPOM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 maka berlaku pulalah pertanggungjawaban dan aturan pidana bagi unit BPOM yang membidangi pengawasan obat, pengawasan produksi, pengawasan distribusi, baik sebelum beredar maupun selama beredar," terang Azmi.
Sebelumnya, penyidik dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah menetapkan dua perusahaan farmasi sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan dua tersangka tersebut adalah PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical.
"Kedua korporasi ini diduga melakukan tindak pidana memproduksi obat atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu," ujar Dedi dalam keterangan resmi, Kamis (17/11/2022).
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda