Urgensi Majelis Kemaritiman Muhammadiyah
Selasa, 15 November 2022 - 11:35 WIB
Berbagai peraturan, kebijakan, dan program yang diluncurkan pemerintah tentunya berangkat dari fakta dan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan 70% wilayahnya adalah lautan. Kesadaran untuk menjadikan Indonesia sebagai poros martim dunia juga tidak lepas dari bentang sejarah kelautan Indonesia, dimana Ir Djuanda Kartawidjaja sebagai aktor utamanya.
Pada 13 Desember 1957, Ir Djuanda Kartawidjaja yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia saat itu mencetuskan sebuah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Deklarasi Djuanda” menghentak dunia, dan menjadi titik balik kelautan Indonesia, dengan berani dan tegas menyatakan: 1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; 2) Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan; 3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia.
Kembali bicara muktamar, para muktamirin Muhammadiyah tentu sangat memahami bahwa Ir Djuanda adalah tokoh Muhammadiyah. Deklarasi, keberanian, dan perjuangan Ir Djuanda di masa lalu seyogianya menjadi spirit generasi untuk meneruskan perjuangan dan cita-citanya.
Bicara tentang kemaritiman tentu sangatlah luas. Bukan hanya bicara tentang nelayan dan perikanan, tetapi juga tentang berbagai sumber daya maritim, infrastruktur maritim, transportasi laut, pertahanan dan keamanan laut, batas wilayah, warisan di laut, dan masih banyak lagi.
Muhammadiyah diharapkan terus mengawal berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kemaritiman karena menyangkut nasib bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Pemberdayaan nelayan yang rentan dan miskin tentunya sangat penting. Namun demikian, “mengarungi dunia kemaritiman” yang jauh lebih luas juga semakin penting.
Pada titik inilah peran Muhammadiyah sangat ditunggu. Majelis Kemaritiman Muhammadiyah menjadi urgen untuk ke depan. Kehadirannya dinanti untuk turut membangun negara di bidang kemaritiman, bersama mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan amal nyata.
Semoga Muhammadiyah semakin berkemajuan, semakin mencerahkan. Selamat bermuktamar.
Lihat Juga: Kunjungan Prabowo ke China, Bara Maritim-SETARA Institute: Misintrepretasi Potensi Kerjasama Kemaritiman
Pada 13 Desember 1957, Ir Djuanda Kartawidjaja yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia saat itu mencetuskan sebuah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Deklarasi Djuanda” menghentak dunia, dan menjadi titik balik kelautan Indonesia, dengan berani dan tegas menyatakan: 1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; 2) Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan; 3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia.
Kembali bicara muktamar, para muktamirin Muhammadiyah tentu sangat memahami bahwa Ir Djuanda adalah tokoh Muhammadiyah. Deklarasi, keberanian, dan perjuangan Ir Djuanda di masa lalu seyogianya menjadi spirit generasi untuk meneruskan perjuangan dan cita-citanya.
Bicara tentang kemaritiman tentu sangatlah luas. Bukan hanya bicara tentang nelayan dan perikanan, tetapi juga tentang berbagai sumber daya maritim, infrastruktur maritim, transportasi laut, pertahanan dan keamanan laut, batas wilayah, warisan di laut, dan masih banyak lagi.
Muhammadiyah diharapkan terus mengawal berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kemaritiman karena menyangkut nasib bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Pemberdayaan nelayan yang rentan dan miskin tentunya sangat penting. Namun demikian, “mengarungi dunia kemaritiman” yang jauh lebih luas juga semakin penting.
Pada titik inilah peran Muhammadiyah sangat ditunggu. Majelis Kemaritiman Muhammadiyah menjadi urgen untuk ke depan. Kehadirannya dinanti untuk turut membangun negara di bidang kemaritiman, bersama mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan amal nyata.
Semoga Muhammadiyah semakin berkemajuan, semakin mencerahkan. Selamat bermuktamar.
Lihat Juga: Kunjungan Prabowo ke China, Bara Maritim-SETARA Institute: Misintrepretasi Potensi Kerjasama Kemaritiman
(bmm)
tulis komentar anda