Cegah Gaduh, Reshuffle Pun Luruh
Rabu, 08 Juli 2020 - 06:28 WIB
Sebagai contoh, saat reshuffle kedua pada 27 Juli 2016, Presiden Jokowi mengangkat 12 menteri sekaligus dari 34 anggota Kabinet Kerja. Saat itu kesan bagi-bagi jatah kursi menteri untuk parpol cukup kental karena Jokowi memberikan jatah menteri untuk Golkar dan PAN yang sebelumnya merupakan parpol oposisi.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan, racikan reshuffle itu selalu mengalami tiga tarikan atau pertimbangan, yakni demokratik, politik, dan publik. Idealnya, dosis atau racikan reshuffle harus lebih mengutamakan pertimbangan teknokratik atau profesional. Caranya, periksa kinerja menterinya. Bagi menteri yang rapornya merah harus diganti. Penggantinya juga harus punya kompetensi yang baik dan berpengalaman. Intinya, kata Hanta, racikannya bukan politik.
Namun, yang selalu menjadi masalah ketika menteri yang berkinerja buruk itu adalah mereka yang basis parpolnya kuat. Di sinilah Presiden mengalami kendala. “Dalam kondisi seperti ini memang butuh keberanian politik dari Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Turki Ingin Hagia Sophia Jadi Masjid, Begini Reaksi Rusia)
Hanta mengatakan, ketika awalnya Jokowi menyebut ada masalah pada menterinya sehingga mengisyaratkan reshuffle, selanjutnya tidak jadi reshuffle, itu artinya masalah sudah tidak ada. Wajar saja menurut dia kalau Jokowi tidak melakukan reshuffle karena itu haknya.
“Ini kan seperti lagu, kau yang memulai kau yang mengakhiri. Istana memulai Istana pula yang mengakhiri. Kalau tidak perlu reshuffle, berarti sudah bagus karena kurang tiga minggu masalahnya sudah selesai,” ucapnya.
Jokowi Rawan Digoyang
Potensi kegaduhan dinilai cukup besar jika reshuffle dilakukan saat ini. Bahkan, dampak tak terduga bisa terjadi misalnya kursi kekuasaan Jokowi mudah digoyang oleh parpol pendukung sendiri. Apalagi, situasi politik dan ekonomi saat ini tidak cukup baik akibat pandemi Covid-19.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan, jika ada menteri dari parpol pendukung yang dicopot, itu akan bisa saja menggoyahkan posisi Presiden.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan, racikan reshuffle itu selalu mengalami tiga tarikan atau pertimbangan, yakni demokratik, politik, dan publik. Idealnya, dosis atau racikan reshuffle harus lebih mengutamakan pertimbangan teknokratik atau profesional. Caranya, periksa kinerja menterinya. Bagi menteri yang rapornya merah harus diganti. Penggantinya juga harus punya kompetensi yang baik dan berpengalaman. Intinya, kata Hanta, racikannya bukan politik.
Namun, yang selalu menjadi masalah ketika menteri yang berkinerja buruk itu adalah mereka yang basis parpolnya kuat. Di sinilah Presiden mengalami kendala. “Dalam kondisi seperti ini memang butuh keberanian politik dari Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Turki Ingin Hagia Sophia Jadi Masjid, Begini Reaksi Rusia)
Hanta mengatakan, ketika awalnya Jokowi menyebut ada masalah pada menterinya sehingga mengisyaratkan reshuffle, selanjutnya tidak jadi reshuffle, itu artinya masalah sudah tidak ada. Wajar saja menurut dia kalau Jokowi tidak melakukan reshuffle karena itu haknya.
“Ini kan seperti lagu, kau yang memulai kau yang mengakhiri. Istana memulai Istana pula yang mengakhiri. Kalau tidak perlu reshuffle, berarti sudah bagus karena kurang tiga minggu masalahnya sudah selesai,” ucapnya.
Jokowi Rawan Digoyang
Potensi kegaduhan dinilai cukup besar jika reshuffle dilakukan saat ini. Bahkan, dampak tak terduga bisa terjadi misalnya kursi kekuasaan Jokowi mudah digoyang oleh parpol pendukung sendiri. Apalagi, situasi politik dan ekonomi saat ini tidak cukup baik akibat pandemi Covid-19.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan, jika ada menteri dari parpol pendukung yang dicopot, itu akan bisa saja menggoyahkan posisi Presiden.
Lihat Juga :