Kemendes PDTT Gandeng Perguruan Tinggi Percepat Pembangunan Desa
Kamis, 10 November 2022 - 12:34 WIB
Mendes PDTT saat memberikan sambutan di acara Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), Selasa (8/11/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) untuk melakukan percepatan pembangunan desa. Pemikiran perguruan tinggi diharapkan mampu membawa kemajuan desa.
"Dua hal yang diharapkan bisa didiskusikan untuk jangka pendek 2023-2024, juga jangka menengah 2025-2045, karena positioning perguruan tinggi juga sudah alami percepatan yang luar biasa. Dua hal itu yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia," kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa(8/11/2022).
Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat melakukan percepatan pembangunan desa. Sebab, keberadaan Dana Desa sebesar Rp468 triliun terbukti sukses membangun desa dan kuat dalam ketahanan ekonomi. Selain itu, saat pandemi Covid-19, faktanya desa justru alami penurunan angka kemiskinan.
Jika ditelusuri lebih dalam lagi, menyelesaikan permasalahan di desa itu sama dengan menyelesaikan 84% permasalahan pembangunan di Indonesia. "Dari sisi kewilayahan, 74.691 desa atau setara 91% wilayah di Indonesia dan sisi kependudukan, 71% penduduk berdomisili di desa," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Perkembangan desa juga sudah signifikan. Tercatat pada 2022, sekitar 6.300-an desa mandiri dan penurunan drastis desa tertinggal dan sangat tertinggal. Gus Halim menyebut provinsi yang sukses menuntaskan desa tertinggal adalah Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bangka Belitung. "Ke depan, harus direkonstruksi penentuan status desa karena tantangannya berbeda," katanya.
Tantangannya yang akan dihadapi nantinya perlu dirumuskan secara detail agar orientasi pembangunan di desa sangat jelas dan bisa dirasakan oleh warga desa. Dalam hal ini, Gus Halim memastikan bahwa SDGs Desa adalah petunjuk arah pembangunan desa. "SDGs Desa akan memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan pelaksanaan pembangunan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan,” tegasnya.
Sementara, Ketua Pertides Panut Mulyono mengatakan, peran perguruan tinggi ikut menyukseskan SDGs Desa dapat dilakukan dengan pengembangan dan inovasi serta berbagai kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian. "KKN Tematik untuk pengembangan potensi desa juga merupakan hal penting," kata Panut.
Perguruan tinggi bisa peningkatkan kompetensi perangkat dan pendamping desa melalui pendidikan dan pelatihan seperti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Menurut Panut, RPL merupakan salah satu cara mengukur kesetaraan pendidikan.
"Dua hal yang diharapkan bisa didiskusikan untuk jangka pendek 2023-2024, juga jangka menengah 2025-2045, karena positioning perguruan tinggi juga sudah alami percepatan yang luar biasa. Dua hal itu yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia," kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa(8/11/2022).
Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat melakukan percepatan pembangunan desa. Sebab, keberadaan Dana Desa sebesar Rp468 triliun terbukti sukses membangun desa dan kuat dalam ketahanan ekonomi. Selain itu, saat pandemi Covid-19, faktanya desa justru alami penurunan angka kemiskinan.
Jika ditelusuri lebih dalam lagi, menyelesaikan permasalahan di desa itu sama dengan menyelesaikan 84% permasalahan pembangunan di Indonesia. "Dari sisi kewilayahan, 74.691 desa atau setara 91% wilayah di Indonesia dan sisi kependudukan, 71% penduduk berdomisili di desa," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Perkembangan desa juga sudah signifikan. Tercatat pada 2022, sekitar 6.300-an desa mandiri dan penurunan drastis desa tertinggal dan sangat tertinggal. Gus Halim menyebut provinsi yang sukses menuntaskan desa tertinggal adalah Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bangka Belitung. "Ke depan, harus direkonstruksi penentuan status desa karena tantangannya berbeda," katanya.
Tantangannya yang akan dihadapi nantinya perlu dirumuskan secara detail agar orientasi pembangunan di desa sangat jelas dan bisa dirasakan oleh warga desa. Dalam hal ini, Gus Halim memastikan bahwa SDGs Desa adalah petunjuk arah pembangunan desa. "SDGs Desa akan memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan pelaksanaan pembangunan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan,” tegasnya.
Sementara, Ketua Pertides Panut Mulyono mengatakan, peran perguruan tinggi ikut menyukseskan SDGs Desa dapat dilakukan dengan pengembangan dan inovasi serta berbagai kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian. "KKN Tematik untuk pengembangan potensi desa juga merupakan hal penting," kata Panut.
Perguruan tinggi bisa peningkatkan kompetensi perangkat dan pendamping desa melalui pendidikan dan pelatihan seperti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Menurut Panut, RPL merupakan salah satu cara mengukur kesetaraan pendidikan.
(abd)
tulis komentar anda