Jelang Pilkada, Calon Petahana Nebeng Tenar Lewat Corona
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:31 WIB
Hendrar dan Hevearita Gunaryanti sendiri digadang kembali maju dalam Pilkada Kota Semarang 2020, meskipun saat ini belum resmi mendaftar di KPU. Kendati demikian Hendrar mengaku tidak ada yang salah terkait pemasangan stiker bergambar dirinya dan Hevearita di paket sembako untuk warga terdampak Covid-19. Menurutnya hingga saat ini dirinya masih merupakan Wali Kota Semarang sehingga sah-sah saja jika foto dirinya dan sang wakil ada di paket sembako bantuan Pemkot.
“Kami siap diperiksa untuk dimintai keterangan. Tapi kami akan pertanyakan diperiksa sebagai kapasitas apa? Saat ini kami masih calon definitif, kita belum tahu pelaksanaan Pilkada kapan," kata Hendrar beberapa waktu lalu. (Baca juga: Syarif Hasan: Demokrat Tak Mungkin Usung Mantan Pecandu Narkoba di Pilkada 2020)
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan setidaknya ada 23 pejabat kepala daerah di kabupaten/kota yang diduga memanfaatkan bantuan sosial untuk mengerek popularitas menjelang pelaksanaan Pilkada 2020. Dugaan politisasi bantuan bansos ini di antaranya terjadi di Kota Bengkulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Ogan Ilir, Lampung Timur, Pesawaran, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Selatan, Pandeglang, Pangandaran, Sumenep, dan Jember.
Ratna menilai, tindakan kepala daerah tersebut tidak etis karena kegiatan kemanusiaan justru dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi Pilkada 2020. Seharusnya kepala daerah memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, untuk masyarakat yang berhak dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Ini tidak dibenarkan. Harusnya dalam membantu dengan atau atas nama kemanusiaan jangan sampai ada embel-embel terselubung di dalamnya,” urainya.
Ratna mengingatkan kepala daerah dalam memberikan bansos tidak disertai maksud dan tujuan tertentu. “Saya ingatkan jika memberikan bansos kiranya tidak ada maksud dan tujuan tertentu. Apalagi sudah ada instruksi langsung dari Presiden,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengungkap modus pemanfaatan pemberian bansos oleh kepala daerah terkait Covid-19 untuk kepentingan praktis Pilkada 2020. Setidaknya ada tiga tindakan pejawat kepala daerah yang berpotensi maju Pilkada dalam penyaluran bantuan. “Sudah terjadi, memang modusnya ada beberapa hal, soal bansos ini terkait dengan penanganan Covid,” ujar Abhan.
Pertama, bansos dibungkus atau dilabeli gambar kepala daerah. Kedua, bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Ketiga, pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya. (Baca juga: Gara-gara Ingin Bersepeda, Pria Ini Curi Milik Tetangganya)
Bisa Jadi Bumerang Bagi Petahana
Langkah petahanan dengan menumpang kampanye lewat bantuan sosial (bansos) di masyarakat bisa menjadi boomerang yang malah menyerang balik mereka dalam menerima dukungan. Kondisi itu tak lepas dari tingkat kecerdasan masyarakat terhadap politik yang terus meningkat.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menuturkan, para incumbent harus lebih berhati-hari dalam memberikan pengaruh komunikasi ke masyarakat dalam masa pandemi seperti ini. Cara mereka memberikan bantuan yang ditumpangi dengan kepentingan politik tertentu tidak bisa memberikan pengaruh simpati dan empati.
“Bisa jadi boomerang yang memukul balik. Masyarakat tidak muncul simpatinya, tapi antipati yang lebih dominan,” kata Suko, kemarin. (Lihat videonya: Mempelai pria Memberikan Mahar Sandal Jepit dan Segelas Air Saat Ijab Kabul)
Suko melanjutkan, kondisi masyarakat saat ini di tengah pandemi COVID-19 melihat semua bantuan itu adalah haknya. Sehingga bukan karena pemberiaan seseorang yang di ujung harus memilih dirinya. “Masyarakat sudah cerdas, mereka akan menerima bantuan itu. Tapi tak memberikan pilihan politiknya,” tegasnya.
Karena itu, Suko mengajukan saran, para petahana harus hadir dan memperbanyak rasa empati.
(Aan Haryono/Nono Suwarno)
“Kami siap diperiksa untuk dimintai keterangan. Tapi kami akan pertanyakan diperiksa sebagai kapasitas apa? Saat ini kami masih calon definitif, kita belum tahu pelaksanaan Pilkada kapan," kata Hendrar beberapa waktu lalu. (Baca juga: Syarif Hasan: Demokrat Tak Mungkin Usung Mantan Pecandu Narkoba di Pilkada 2020)
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan setidaknya ada 23 pejabat kepala daerah di kabupaten/kota yang diduga memanfaatkan bantuan sosial untuk mengerek popularitas menjelang pelaksanaan Pilkada 2020. Dugaan politisasi bantuan bansos ini di antaranya terjadi di Kota Bengkulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Ogan Ilir, Lampung Timur, Pesawaran, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Selatan, Pandeglang, Pangandaran, Sumenep, dan Jember.
Ratna menilai, tindakan kepala daerah tersebut tidak etis karena kegiatan kemanusiaan justru dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi Pilkada 2020. Seharusnya kepala daerah memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, untuk masyarakat yang berhak dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Ini tidak dibenarkan. Harusnya dalam membantu dengan atau atas nama kemanusiaan jangan sampai ada embel-embel terselubung di dalamnya,” urainya.
Ratna mengingatkan kepala daerah dalam memberikan bansos tidak disertai maksud dan tujuan tertentu. “Saya ingatkan jika memberikan bansos kiranya tidak ada maksud dan tujuan tertentu. Apalagi sudah ada instruksi langsung dari Presiden,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengungkap modus pemanfaatan pemberian bansos oleh kepala daerah terkait Covid-19 untuk kepentingan praktis Pilkada 2020. Setidaknya ada tiga tindakan pejawat kepala daerah yang berpotensi maju Pilkada dalam penyaluran bantuan. “Sudah terjadi, memang modusnya ada beberapa hal, soal bansos ini terkait dengan penanganan Covid,” ujar Abhan.
Pertama, bansos dibungkus atau dilabeli gambar kepala daerah. Kedua, bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Ketiga, pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya. (Baca juga: Gara-gara Ingin Bersepeda, Pria Ini Curi Milik Tetangganya)
Bisa Jadi Bumerang Bagi Petahana
Langkah petahanan dengan menumpang kampanye lewat bantuan sosial (bansos) di masyarakat bisa menjadi boomerang yang malah menyerang balik mereka dalam menerima dukungan. Kondisi itu tak lepas dari tingkat kecerdasan masyarakat terhadap politik yang terus meningkat.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menuturkan, para incumbent harus lebih berhati-hari dalam memberikan pengaruh komunikasi ke masyarakat dalam masa pandemi seperti ini. Cara mereka memberikan bantuan yang ditumpangi dengan kepentingan politik tertentu tidak bisa memberikan pengaruh simpati dan empati.
“Bisa jadi boomerang yang memukul balik. Masyarakat tidak muncul simpatinya, tapi antipati yang lebih dominan,” kata Suko, kemarin. (Lihat videonya: Mempelai pria Memberikan Mahar Sandal Jepit dan Segelas Air Saat Ijab Kabul)
Suko melanjutkan, kondisi masyarakat saat ini di tengah pandemi COVID-19 melihat semua bantuan itu adalah haknya. Sehingga bukan karena pemberiaan seseorang yang di ujung harus memilih dirinya. “Masyarakat sudah cerdas, mereka akan menerima bantuan itu. Tapi tak memberikan pilihan politiknya,” tegasnya.
Karena itu, Suko mengajukan saran, para petahana harus hadir dan memperbanyak rasa empati.
(Aan Haryono/Nono Suwarno)
tulis komentar anda