BLT BBM Diduga Gagal Dicairkan, Mensos Risma Diminta Benahi Data Bansos
Selasa, 27 September 2022 - 01:32 WIB
“Rp150.000 per bulan (total Rp600.000) bagi warga yang tidak mampu itu berharga sekali saat ini. Kalau hanya karena data yang tidak update tentu sangat disayangkan, Menteri Sosial Risma harus tahu ini dan bertanggung jawab serta segera dibenahi data penerima BLT-nya,” tuturnya.
Agus menjelaskan, berdasarkan kajian yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia pada Desember 2021 lalu, ada 31.000 Aparatur Sipil Negara baik yang aktif maupun yang telah pensiun terdata menerima bansos dari pemerintah.
Hal ini menandakan data penerima bansos masih tidak valid dan proses pendataanya bermasalah. Kemensos pada saat itu menyebut bahwa kesemrawutan data penerima bansos dikarenakan DTKS yang menjadi acuan penyaluran bansos belum dimutakhirkan sejak 2017. Baca: DPR Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Ketat Penyaluran BLT
Problem lain, pemerintah kabupaten/kota juga tak disiplin dalam melakukan verifikasi dan validasi secara reguler. Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengklaim DTKS diperbarui setiap bulannya guna memastikan agar BLT BBM tepat sasaran.
Agus menjelaskan, berdasarkan kajian yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia pada Desember 2021 lalu, ada 31.000 Aparatur Sipil Negara baik yang aktif maupun yang telah pensiun terdata menerima bansos dari pemerintah.
Hal ini menandakan data penerima bansos masih tidak valid dan proses pendataanya bermasalah. Kemensos pada saat itu menyebut bahwa kesemrawutan data penerima bansos dikarenakan DTKS yang menjadi acuan penyaluran bansos belum dimutakhirkan sejak 2017. Baca: DPR Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Ketat Penyaluran BLT
Problem lain, pemerintah kabupaten/kota juga tak disiplin dalam melakukan verifikasi dan validasi secara reguler. Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengklaim DTKS diperbarui setiap bulannya guna memastikan agar BLT BBM tepat sasaran.
Lihat Juga :