DPR Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Ketat Penyaluran BLT

Minggu, 04 September 2022 - 06:47 WIB
loading...
DPR Minta Pemerintah...
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni meminta pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan dengan ketat. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI , Lisda Hendrajoni meminta pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan dengan ketat. Hal itu ditujukan untuk menghindari oknum nakal yang tidak bertanggung jawab.

“Kita meminta seluruh pihak ikut terlibat dalam pengawasan penyaluran bansos ini. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab, atau pihak manapun yang memotong, sehingga jumlah yang diterima masyarakat tak sesuai. Saya minta kita semua mengawasi, jangan sampai ada yang disunat,” ujar Lisda dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2022). Baca juga: Ketua PBNU Dukung Pengalihan Subsidi BBM untuk Kesejahteraan Masyarakat



Lisda juga mewanti-wanti petugas terkait persoalan data yang terus menjadi polemik. Ia meminta agara tak ada temuan manipulasi data.

“Sehingga yang menerima bukanlah yang berhak dan menjadi tidak tepat sasaran. Termasuk dengan data ganda. Jangan ada petugas yang coba-coba bermain di sini,” tegas Lisda.

Terkait BLT yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, Lisda mengaku cukup senang mendengar kabar tersebut. BLT tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat, antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.

“Dengan adanya BLT, tentunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Kita mendukung program ini, karena memang berpihak pada rakyat kecil, dibandingkan dengan subsidi BBM yang fakta di lapangan lebih banyak dinikmati masyarakat yang sudah berkecukupan,” tuturnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Polisi Tetapkan 3 Mantan...
Polisi Tetapkan 3 Mantan Pejabat Pertamina Niaga dan Samin Tan Tersangka Jual Beli BBM
DPR Dorong Penguatan...
DPR Dorong Penguatan BPKH untuk Optimalkan Investasi Dana Haji
Dari SPBU ke Meja Makan:...
Dari SPBU ke Meja Makan: Rantai Dampak Kenaikan BBM terhadap Kesejahteraan
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
Pengamat: Kenaikan Harga...
Pengamat: Kenaikan Harga Pertamax Minim Timbulkan Risiko Gejolak Sosial
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
Indonesia Bakal Ciptakan...
Indonesia Bakal Ciptakan BBM Baru E20, Butuh 4 Juta KL Etanol per Tahun
B50 Mulai Berjalan 1...
B50 Mulai Berjalan 1 Juli 2026, Harga Solar Dipastikan Tidak Berubah
Prabowo Prediksi Indonesia...
Prabowo Prediksi Indonesia Swasembada BBM 3 Tahun Lagi
Rekomendasi
1 Tahun Berkuasa, Kekayaan...
1 Tahun Berkuasa, Kekayaan Trump Bertambah Rp25 Triliun
B50 Dimulai 1 Juli,...
B50 Dimulai 1 Juli, Mampukah Jadi Solusi Ketahanan Energi Tanpa Mengorbankan Petani Sawit?
Prudential Indonesia...
Prudential Indonesia Tegaskan Komitmen Tata Kelola Guna Jaga Kepercayaan Nasabah
Berita Terkini
Hari Ini Sidang Perdana...
Hari Ini Sidang Perdana Dokter Tifa, Area PN Jaktim Disekat Ketat
ASEAN Diminta Jaga Sentralitas...
ASEAN Diminta Jaga Sentralitas di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan Laut China Selatan
Lelang Jabatan Sekda,...
Lelang Jabatan Sekda, Bupati Kuansing Minta Mobil Land Cruiser
Fuad Hasan Mangkir dari...
Fuad Hasan Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK: Sedang di Luar Negeri
Wali Kota Agustina Dorong...
Wali Kota Agustina Dorong Gerakan Nasional Penyelamatan Heritage Kota Maritim
HUT ke-118, Ikatan Notaris...
HUT ke-118, Ikatan Notaris Indonesia Dorong Penegakan Etik dan Adaptasi Digital
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved