DPR Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Ketat Penyaluran BLT

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI , Lisda Hendrajoni meminta pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan dengan ketat. Hal itu ditujukan untuk menghindari oknum nakal yang tidak bertanggung jawab.

“Kita meminta seluruh pihak ikut terlibat dalam pengawasan penyaluran bansos ini. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab, atau pihak manapun yang memotong, sehingga jumlah yang diterima masyarakat tak sesuai. Saya minta kita semua mengawasi, jangan sampai ada yang disunat,” ujar Lisda dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2022).



Lisda juga mewanti-wanti petugas terkait persoalan data yang terus menjadi polemik. Ia meminta agara tak ada temuan manipulasi data.

“Sehingga yang menerima bukanlah yang berhak dan menjadi tidak tepat sasaran. Termasuk dengan data ganda. Jangan ada petugas yang coba-coba bermain di sini,” tegas Lisda.

Terkait BLT yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, Lisda mengaku cukup senang mendengar kabar tersebut. BLT tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat, antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.

“Dengan adanya BLT, tentunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Kita mendukung program ini, karena memang berpihak pada rakyat kecil, dibandingkan dengan subsidi BBM yang fakta di lapangan lebih banyak dinikmati masyarakat yang sudah berkecukupan,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah konsisten dalam menjalankan program tersebut, termasuk dengan total anggaran bantuan sosial yang disiapkan sebesar Rp24,17 triliun.

“Semoga BLT BBM tersebut benar-benar akan diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin, senilai Rp600.000. Termasuk konsisten dengan anggaran yang disiapkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui BLT adalah salah satu dari tiga jenis bantuan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM. Dua jenis bansos lainnya adalah bansos untuk karyawan dengan upah maksimal Rp3,5 juta yang diberikan kepada 16 juta orang dengan total nilai Rp9,6 triliun dan bansos untuk pemerintah daerah sebesar Rp2,17 triliun. Seluruh bansos tersebut sebesar Rp24,17 triliun.

Pemerintah mulai mencairkan BLT sebesar Rp600.000 kepada masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) mulai Kamis, (1/9). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jumlah anggaran yang disiapkan untuk BLT sebesar Rp12,4 triliun.